KABARPEMUDA.ID – Sebagai tindak lanjut dari terbitnya SK kepala BPJS Kesehatan Indramayu tentang monitoring dan evaluasi up grade kartu keluarga ke konvensional ke barcode dalam rangka pembuatan BPJS (PBPU) gratis.
Camat Sukra Bagus Asep Trisnadi, SE melaksanakan kegiatan monev turun langsung ke FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) ber-MoU dengan BPJS Kesehatan.
Dijelaskan Camat Bagus, Sengaja monitoring Puskesmas yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, akselerasi Up grade kartu keluarga ke konvensional ke barcode mencapai angka 7.205, dalam rangka pembuatan BPJS peserta bukan penerima upah dalam rangka pembuatan BPJS (PBPU) gratis pada Selasa (15/10/2024).
Untuk menjamin semua kapitasi yang didapatkan sesuai dengan kinerja optimal dari masing-masing FKTP, Kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung agar memiliki daya ungkit terhadap capaian.
menyampaikan poin penting mengenai pembaharuan Kartu Keluarga Ber-Barcode kepada masyarakat Sukra.
Camat Sukra menyampaikan poin penting mengenai pembaharuan Kartu Keluarga Ber-Barcode kepada masyarakat.
“Kartu Keluarga Ber-Barcode yang merupakan model baru inovasi dari pemerintah. Tujuan diadakannya program ini adalah untuk mengenalkan dan mengajak masyarakat untuk melakukan pembaharuan Kartu Keluarga Ber-Barcode,” ujarnya.
Camat menyampaikan poin penting dalam pelaksanaan program BPJS sejumlah poin penting Kartu Keluarga Ber-Barcode.
Perbedaan Kartu Keluarga Ber-Barcode dengan Kartu Keluarga model lama, serta manfaat melakukan pembaharuan Kartu Keluarga Ber-Barcode.
Pembaharuan Kartu Keluarga Ber-Barcode punya sejumlah kelebihan dan manfaat memudahkan masyarakat dalam mengakses data kependudukan.
Pada dasarnya, kepesertaan BPJS dikategorikan menjadi tiga, yaitu pekerja Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran..
Pekerja yang tidak menerima upah atau sektor informal, contohnya pedagang, nelayan, petani, sopir angkot, dan tukang ojek.
Untuk puskesmas Sukra capaiannya untuk barcode sudah mencapai 7.205 adapun
Entry BPJS. : 3. 225. Progres 44,76 persen,” terang Camat Bagus.
Adapun BPJS kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dinamakan dengan BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas untuk penyelenggaraan jaminan Kesehatan Nasional. (Uri Damuri)***
