KABARPEMUDA.id — Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah tidak lagi bisa dibebankan semata kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dituntut meruntuhkan ego sektoral melalui penerapan formulasi kolaborasi pentahelix secara masif.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat membuka Evaluasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 di Gedung Negara, Kamis (6/8/2026). Forum ini dirancang untuk mengukur efektivitas penerimaan sektor pajak dan retribusi sekaligus menyelaraskan langkah seluruh instansi di lingkungan Pemkab Sumedang.
“Pengelolaan pendapatan daerah adalah tanggung jawab kolektif. Tidak boleh ada lagi paradigma kerja yang terkotak-kotak. Kita harus bergerak serentak dalam satu irama melalui mobilisasi, orkestrasi, dan kolaborasi pentahelix. Inilah kunci utama kita dalam mengelola pemerintahan dan mendongkrak pundi-pundi daerah,” tegas Dony.
Dony menjelaskan, angka penerimaan yang tercatat dalam laporan keuangan pada hakikatnya adalah cerminan dari kapasitas pemerintah dalam melayani masyarakat. Setiap rupiah dari pajak dan retribusi merupakan investasi sosial yang harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan nyata.
“Pajak yang dibayarkan rakyat harus kembali ke rakyat. Wujudnya berupa infrastruktur jalan yang mantap, fasilitas sekolah yang layak, puskesmas yang mumpuni, hingga pelayanan publik yang prima. Pada akhirnya, seluruh muara dari peningkatan pendapatan ini adalah kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Tak sekadar menjadi ajang pemaparan data pencapaian, evaluasi tahunan ini diinstruksikan untuk menghasilkan rencana aksi konkret yang dapat langsung dieksekusi di lapangan.
Bupati menekankan dua langkah strategis yang wajib segera dijalankan seluruh instansi:
Melakukan validasi data secara berkala untuk menggali dan memetakan potensi penerimaan secara akurat.
Mendorong integrasi teknologi dalam sistem pelayanan dan penagihan guna meningkatkan transparansi, efisiensi, sekaligus menutup celah kebocoran anggaran.
Melalui penguatan kolaborasi dan modernisasi sistem ini, Pemkab Sumedang optimistis dapat memperlebar ruang fiskal daerah. Kapasitas anggaran yang kuat dipastikan memberikan fleksibilitas lebih bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan prioritas secara mandiri.***
