BANDUNG, KABARPEMUDA.id — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi mencabut kebijakan larangan aktivitas pendakian gunung dan jelajah hutan di seluruh wilayah Jawa Barat. Keputusan tersebut diambil menyusul mulai turunnya intensitas hujan di berbagai daerah, yang menandai berakhirnya ancaman kebakaran hutan akibat kemarau panjang.
Pencabutan kebijakan ini menganulir Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 116/KH.02.04.03/ASDA EKBANG tentang Larangan Pendakian Gunung/Hutan di Wilayah Jawa Barat Selama Musim Kemarau yang diterbitkan pada 30 Agustus 2026 lalu. Sebelumnya, edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Barat dan Banten, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Selasa (17/11/2026), Dedi menegaskan bahwa pembatasan tersebut kini tidak lagi diberlakukan.
“Hujan sudah mulai turun. Untuk itu, larangan pendakian di daerah-daerah pegunungan di Jawa Barat hari ini dicabut,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, pembatasan aktivitas pendakian pada periode sebelumnya merupakan langkah mitigasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap dipicu oleh kelalaian manusia saat cuaca ekstrem kemarau melanda.
Kendati jalur pendakian kembali dibuka, Dedi mengingatkan masyarakat serta para penggiat alam bebas agar tetap mengedepankan kewaspadaan tinggi. Transisi menuju musim penghujan membawa ancaman bencana hidrometeorologi yang berbeda, khususnya tanah longsor di kawasan perbukitan dan pegunungan.
“Dengan satu pertimbangan, tetap harus berhati-hati karena intensitas hujan berpotensi memicu bencana longsor. Terlebih pada area pegunungan yang kondisi tanahnya terbuka akibat aktivitas penebangan maupun penambangan selama musim kemarau,” tegasnya.
Selain menyoroti keselamatan di kawasan hulu, Dedi turut memberikan perhatian serius terhadap ancaman banjir yang kerap menjadi persoalan tahunan di Jawa Barat saat musim hujan tiba. Menurutnya, penyempitan badan sungai serta buruknya tata kelola lingkungan menjadi pemicu utama meluapnya air ke permukiman.
“Sungainya menyempit, aliran air membentur tembok bangunan, konstruksi jembatan lurus dan gorong-gorong menyempit, lalu diperparah oleh tumpukan sampah. Bahkan kasur dan limbah plastik dalam jumlah besar masuk ke sungai hingga akhirnya memicu banjir,” ungkapnya.
Menyikapi persoalan tersebut, Dedi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan budaya saling menyalahkan dan mulai melakukan pembenahan diri melalui kedisiplinan menjaga kelestarian alam.
Ia secara tegas melarang alih fungsi sempadan maupun badan sungai untuk pendirian bangunan, serta mengimbau masyarakat menghentikan kebiasaan membuang sampah ke aliran air. Dari sisi infrastruktur, ia juga menyoroti perlunya penyesuaian desain jembatan di sejumlah titik rawan agar tidak menghambat arus sungai.
“Jangan mengambil lahan dan badan sungai untuk membangun rumah atau bangunan lainnya, serta jangan membuang sampah ke sungai. Desain jembatan juga harus dibuat melengkung di beberapa titik rawan. Kita harus senantiasa menjaga lingkungan secara bersama-sama,” tutur Dedi.
Di akhir pernyataannya, orang nomor satu di Jawa Barat itu menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirasa belum optimal. Ia memastikan jajaran Pemprov Jabar akan terus memperkuat koordinasi lintas sektoral, mulai dari tingkat bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa dan lurah guna membangun kepedulian kolektif dalam menjaga lingkungan.***





