BUMDes Karya Mekar Mandiri Desa Mekarjati Diduga Selewengkan Dana Ketahanan Pangan TA 2025 Senilai Rp280 Juta

INDRAMAYU, KABARPEMUDA – Pengelolaan dana ketahanan pangan Tahun Anggaran (TA) 2025 di Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, kini tengah menjadi sorotan tajam. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mekar Mandiri diduga menyalahgunakan anggaran ratusan juta rupiah tersebut menyusul mandeknya laporan pertanggungjawaban administrasi hingga penghujung tahun 2026.

Kejanggalan ini mencuat setelah Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LSM LIPAN) DPW Jawa Barat melakukan penelusuran langsung pada Senin (16/11/2026).

Kepala Bidang Investigasi LIPAN DPW Jawa Barat, Iswanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengonfirmasi langsung persoalan ini kepada Pemerintah Desa Mekarjati. Kepala Desa Mekarjati, Aming, membenarkan bahwa dana ketahanan pangan tahun 2025 senilai kurang lebih Rp280 juta telah dicairkan dan dikelola oleh BUMDes Karya Mekar Mandiri yang diketuai oleh Charly Marshal.

“Namun, hingga saat ini pihak BUMDes belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban administrasi secara lengkap,” ujar Iswanto menirukan keterangan Kades Aming.

Pernyataan senada turut dipertegas oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Mekarjati, Hafidz. Ia mengakui bahwa selama ini pelaporan administrasi dari pihak pengelola BUMDes memang belum terperinci dan jauh dari kata lengkap.

Menanggapi temuan tersebut, Ketua LIPAN DPW Jawa Barat, Hidayat, melayangkan kritik keras. Ia sangat menyayangkan sikap Ketua BUMDes Karya Mekar Mandiri, Charly Marshal, yang dinilai mencederai amanah masyarakat desa.

Hidayat mengingatkan bahwa tata kelola dan pengawasan BUMDes telah diatur secara ketat dalam sejumlah regulasi negara, sehingga tidak boleh dijalankan secara serampangan dan tertutup. Ia merinci beberapa landasan hukum yang dilanggar apabila pelaporan dan pengawasan diabaikan:

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pasal 31 dan Pasal 55 menegaskan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi kinerja Kepala Desa serta jalannya pengelolaan BUMDes.

Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD: Pasal 32 dan Pasal 46 memberikan kewenangan penuh bagi BPD untuk meminta keterangan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk transparansi unit usaha desa.

PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes: Pasal 10–14 memosisikan Kepala Desa sebagai pembina kebijakan, Pasal 32 menetapkan Ketua BUMDes sebagai penanggung jawab operasional usaha, dan Pasal 60 mewajibkan BPD sebagai pengawas eksternal untuk menerima laporan pertanggungjawaban resmi.

“Saya mendesak seluruh unsur yang berkaitan langsung dengan pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan yakni Kepala Desa, Ketua BUMDes, serta BPD Mekarjati untuk segera menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional. Jangan kecewakan masyarakat,” tegas Hidayat.

Sebagai langkah tindak lanjut sesuai koridor hukum yang berlaku, LIPAN DPW Jawa Barat memastikan akan segera melayangkan laporan resmi terkait dugaan penyelewengan ini kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta lembaga penegak hukum terkait demi mengawal transparansi anggaran desa. (Caya).***

Pos terkait