Angka ATS Jawa Barat Anjlok 32,37 Persen, Disdik Targetkan Penurunan Lanjutan Lewat Pembersihan Data Residu

Fhoto: Ilustrasi Gedung Sekolah

KABARPEMUDA.ID – Gelombang penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Barat sepanjang tahun 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga 20 November 2026, jumlah ATS tercatat menyusut menjadi 437.984 anak—turun 32,37 persen atau berkurang 209.620 anak dibandingkan posisi Januari 2026 yang mencapai 647.604 anak.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto, menuturkan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari kombinasi intervensi fisik, skema afirmatif pembiayaan, hingga penertiban administrasi kependudukan dan pendataan. Sepanjang 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merealisasikan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di 22 titik serta Unit Gedung Baru (UGB) di 3 lokasi.

Infrastruktur baru tersebut tersebar di 12 daerah, yakni Pangandaran, Depok, Bogor, Bekasi, Cimahi, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Bandung, Cirebon, dan Purwakarta. Selain itu, Pemprov Jabar merampungkan 203 ruang kelas baru di 102 sekolah yang terbagi atas 114 ruang untuk SMA, 67 ruang untuk SMK, dan 22 ruang untuk SLB.

“Selain itu, dilakukan rehabilitasi sedang/berat pada 58 sekolah dengan total 114 ruang kelas, terdiri dari 75 ruang SMA, 24 ruang SMK dan 15 ruang SLB,” ujar Purwanto, Sabtu (21/11/2026).

Program Jabar Sakola Beranggaran Rp211 Miliar

Untuk memperluas daya tampung dan mencegah putus sekolah di tingkat menengah serta pendidikan khusus, Disdik Jabar menggulirkan Program Jabar Sakola (PJS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp211 miliar. Skema bantuan ini dirancang menyasar kebutuhan riil peserta didik SMA, SMK, dan SLB melalui empat jalur:

PJS Personal: Diperuntukkan bagi siswa dari keluarga rentan (Desil 1) yang belum tersentuh Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Indonesia Pintar (PIP), guna menutup biaya seragam, perlengkapan belajar, dan transportasi harian.

PJS Operasional: Berbentuk keringanan biaya SPP tahunan bagi siswa kelas XI dan XII di sekolah swasta kelompok rentan (Desil 1 dan 2). Sementara bagi SLB swasta, keringanan ini berlaku menyeluruh bagi seluruh siswa tanpa memandang klasifikasi desil ekonomi.

PJS Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK): Mencakup bantuan pembiayaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) serta subsidi SPP bulanan bagi siswa SMA/SMK swasta yang telah terikat nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov Jabar sejak tahap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

PJS Mitra Industri: Menyediakan beasiswa pendidikan penuh selama tiga tahun hingga lulus bagi siswa terpilih di lingkungan SMK Mitra Industri di Bekasi agar lebih siap terserap ke sektor industri.

Di tingkat akar rumput, Pemprov Jabar mengerahkan tim penelusuran ATS hingga ke level desa dan kelurahan. Pelibatan camat, kepala desa, dan lurah difokuskan untuk memetakan akar persoalan anak putus sekolah sekaligus merumuskan penanganan yang tepat sasaran.

Lima Akar Masalah dan PR Data Residu
Proses verifikasi dan validasi di lapangan mengidentifikasi lima faktor dominan yang melatarbelakangi status ATS. Pertama, persoalan sosial-ekonomi seperti keterbatasan biaya, akses jarak tempuh yang jauh, hingga pernikahan dini atau beban mengurus keluarga. Kedua, persepsi keluarga yang belum menempatkan pendidikan formal sebagai prioritas. Ketiga, hambatan selama menjalani proses belajar, termasuk akibat dikeluarkannya siswa dari sekolah.

Keempat, faktor kesehatan, termasuk kasus siswa yang meninggal dunia. Kelima, kategori lain-lain seperti perpindahan sekolah atau peserta didik yang sejatinya telah menyelesaikan pendidikan setara SMA.

Selain intervensi sosial dan infrastruktur, pembenahan basis data menjadi pekerjaan rumah mendesak. Purwanto menginstruksikan operator sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas untuk merapikan isian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mulai dari Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), nama, tempat dan tanggal lahir, hingga nama ibu kandung. Ketidaksesuaian input kerap membuat siswa terdeteksi tidak aktif dan akhirnya ikut terhitung sebagai ATS.

Ia juga meminta jajaran Disdik kabupaten/kota mendorong operator SD dan SMP menyinkronkan Dapodik dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sebuah langkah yang akan diperluas ke jenjang SMA, SMK, dan SLB.

“Ini yang jadi agenda besar kita. Disdik kabupaten/kota perbaikan dapodik di sekolahnya. Operator sekolah tolong selesai dalam jangka waktu satu pekan ini,” tegas Purwanto.

Berdasarkan catatan Purwanto, terdapat 182.609 siswa di Jawa Barat yang masih berstatus data residu. Apabila seluruh data tersebut berhasil diverifikasi dan aktif di Dapodik, angka ATS diproyeksikan kembali melandai dari 437.984 anak (per 20 November 2026) menjadi 255.375 anak.

Plt. Kepala Disdukcapil Jawa Barat, Siska Gerfianti, menegaskan dukungan penuh pihaknya dalam mengurai persoalan data residu tersebut.

“Siap bantu urusan ini. Kader kami akan dampingi keluarga di lapangan untuk memperbaiki data anaknya di dapodik,” kata Siska. (TS)

Pos terkait