Teguran SP 1 Diabaikan? Proyek Hotel Crown Pangandaran Terus Dikerjakan di Tengah Dugaan Pelanggaran Tata Ruang

KABARPEMUDA.ID — Proyek pembangunan gedung bertingkat yang teridentifikasi sebagai Hotel Crown di Kabupaten Pangandaran kini menjadi sorotan keras publik. Di tengah desakan penertiban, aktivitas konstruksi di lapangan justru terpantau terus memacu pengerjaan meski dibayangi dugaan pelanggaran berlapis.

Ketua Umum LSM Pemuda (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah), Koswara Hanafi, mengungkap adanya indikasi kuat bahwa proyek tersebut berjalan secara ilegal tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sekaligus diduga menabrak aturan tata ruang terkait Garis Sempadan Jalan (GSJ).

Bacaan Lainnya

“Pantauan di lapangan memperlihatkan struktur bangunan bertingkat tengah dikerjakan secara masif menggunakan kolom beton bertulang, perancah kayu dan bambu, serta dukungan alat pengaduk beton,” tegas Koswara.

Ia menyoroti posisi fisik konstruksi yang berdiri persis di bibir jalan beraspal dan berimpitan langsung dengan fasilitas publik seperti tiang listrik sebuah kondisi yang dinilai berisiko tinggi dan melabrak estetika maupun keselamatan ruang publik.

“Di sekitar lokasi, tidak terlihat papan informasi proyek maupun keterangan perizinan sebagaimana diwajibkan dalam regulasi penyelenggaraan bangunan gedung,” ungkapnya.

Menurut Koswara, dugaan pelanggaran pada proyek ini tergolong kasat mata dan sangat mendasar. Selain indikasi ketiadaan legalitas PBG, jarak bangunan tersebut juga diduga kuat melampaui batas toleransi GSJ. Ironisnya, seluruh dugaan pelanggaran tersebut seolah tak menyentuh jalannya proyek di lapangan.

“Pembangunan Hotel Crown itu diduga kuat tidak ada izinnya, dan sempadan jalan diduga sangat dilanggar,” ujarnya.

Situasi ini memicu pertanyaan tajam mengenai taring pengawasan tata ruang serta nyali aparat penegak Peraturan Daerah (Perda), yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pangandaran. Langkah penertiban yang diambil dinilai tumpul dan dikhawatirkan hanya berhenti sebatas formalitas di atas kertas.

LSM Pemuda secara tegas mengkritik potensi berlindungnya instansi penegak Perda di balik alasan normatif berupa penerbitan Surat Peringatan pertama (SP 1). Menurutnya, surat teguran tidak boleh dijadikan tameng pembiaran tanpa adanya penghentian aktivitas fisik di lokasi.

“Jika alasannya sudah diberikan SP 1, pertanyaannya kenapa pembangunan masih terus berlanjut? Dugaan pelanggaran sempadan jalannya sudah sangat jelas terlihat, tapi seolah dibiarkan,” cecarnya.

Secara regulasi, setiap kegiatan konstruksi mutlak wajib memenuhi kesesuaian peruntukan lahan, ketentuan garis sempadan, kepemilikan PBG, serta standar keselamatan kerja. Pembiaran terhadap dugaan pelanggaran kasat mata ini dikhawatirkan meruntuhkan wibawa penegakan hukum daerah di wilayah pesisir wisata unggulan tersebut.

Respons Satpol PP dan Upaya Konfirmasi

Dikonfirmasi terpisah melalui sambungan telepon pada Kamis (19/11/2026), Kepala Satpol PP Kabupaten Pangandaran, Bangi, mengakui bahwa pihaknya baru melayangkan langkah administratif berupa Surat Peringatan (SP) pertama terkait dugaan pelanggaran tersebut. Ia pun menyoroti sikap pihak konsultan maupun pengembang yang dinilai belum menunjukkan iktikad baik.

“Hari ini pun sejak pagi kami sudah melakukan peninjauan kembali ke lokasi proyek untuk memastikan aktivitas pembangunan tersebut. Kalau surat peringatan dari kami tidak diindahkan, tentu Satpol PP akan melakukan tindakan tegas sesuai regulasi yang ada. Untuk selebihnya, biar nanti Pak Kabid yang akan menjelaskan secara detail,” dalihnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi yang telah dilayangkan redaksi kepada pejabat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pangandaran terkait aspek teknis tata ruang dan status perizinan proyek tersebut belum membuahkan hasil hingga berita ini diturunkan.

Pihak pengembang maupun manajemen proyek Hotel Crown juga masih terus diupayakan konfirmasinya guna memperoleh hak jawab serta menjaga keberimbangan informasi.***

Pos terkait