Oleh: Teguh Safary
Dunia politik Indonesia kembali menyuguhkan drama yang membuat dahi publik berkerut. Di penghujung April 2026, sebuah pengumuman dari Istana Negara seketika memicu kegaduhan di ruang-ruang diskusi.
Mohammad Jumhur Hidayat, sosok yang selama ini kita kenal sebagai singa podium pembela buruh dan oposisi yang tak kenal kompromi, kini resmi menyandang gelar Menteri Lingkungan Hidup di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini bak sebuah langkah catur “Gambit” yang tak terduga. Bagaimana mungkin seorang tokoh yang pernah “dikandangkan” karena protes kerasnya terhadap UU Cipta Kerja, dan berdiri kokoh di barisan Anies Baswedan pada Pilpres lalu, kini justru duduk manis di meja kekuasaan?
Jika kita menilik lebih dalam, penunjukan ini bukanlah sekadar bagi-bagi kursi. Ini adalah seni rekonsiliasi pragmatis tingkat tinggi.
Prabowo tampaknya ingin mengirim pesan bahwa “tenda besar” pemerintahannya cukup luas untuk menampung mereka yang dulu berteriak paling kencang di luar pagar. Dengan menarik Jumhur masuk, pemerintah berhasil memangkas satu simpul kritik yang paling tajam.
Namun, aroma politis terasa kian menyengat jika kita melihat kalender. Pelantikan ini hanya berjarak hitungan hari dari 1 Mei Hari Buruh Dunia. Sebagai Ketua Umum KSPSI, Jumhur adalah dirigen bagi ribuan, bahkan jutaan massa buruh.
Menempatkannya di kabinet sesaat sebelum May Day adalah langkah taktis yang jenius sekaligus berisiko. Ini adalah upaya “peredam” alami. Sulit membayangkan aksi massa yang beringas jika pemimpin tertingginya baru saja menjabat sebagai pembantu presiden.
Menariknya, Jumhur tidak ditempatkan di pos Ketenagakerjaan, melainkan Lingkungan Hidup. Di sini, pemerintah tampak bermain aman. Isu lingkungan adalah jembatan moderat.
Di sana ada agenda besar tentang ekonomi hijau dan transisi energi yang berkeadilan sebuah medan di mana kepentingan lingkungan dan nasib pekerja mulai beririsan.
Kini, bola panas ada di tangan Jumhur. Publik, terutama kaum buruh yang selama ini ia bela, sedang menatap dengan penuh tanda tanya.
Apakah masuknya Jumhur ke dalam sistem adalah upaya tulus untuk membawa perubahan dari dalam, ataukah ia hanya menjadi bidak yang berhasil dijinakkan oleh strategi “rangkulan” sang Presiden?
Satu hal yang pasti, politik kita hari ini kembali membuktikan bahwa tidak ada lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang saling bertemu di titik koordinat yang sama.
Di balik senyum pelantikan itu, kita sedang menyaksikan bagaimana sebuah rekonsiliasi bekerja di balik layar, tepat saat gema tuntutan buruh mulai terdengar di cakrawala. ***
