KABARPEMUDA.ID – Aksi unjuk rasa kembali mengguncang pusat pemerintahan Jawa Barat. Pada Kamis (11/6/2026), ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasional (FMN) Bandung Raya memadati pelataran Gedung DPRD Jawa Barat.
Aksi gabungan yang melibatkan elemen mahasiswa dari berbagai kampus besar.seperti UPI, UNPAR, dan UNIKOM ini menjadi simbol perlawanan terhadap arah kebijakan pemerintah yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Di bawah terik matahari, massa aksi membentangkan spanduk-spanduk tuntutan yang menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengelola krisis ekonomi. Narasi utama yang dibawa bukan sekadar protes sektoral, melainkan gugatan terhadap struktur ekonomi nasional.
Koordinator FMN Bandung Raya, Ainul Mardhyah, memberikan orasi yang membakar semangat massa. Ia menegaskan bahwa segala problematika yang dihadapi rakyat saat ini mulai dari kemiskinan hingga tingginya biaya hidup adalah konsekuensi dari abainya negara terhadap mandat kedaulatan rakyat.
”Negara harus berhenti melakukan tambal sulam kebijakan. Mewujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk keluar dari jerat persoalan rakyat yang kronis saat ini,” tegas Ainul dengan nada ber api api.
Selain menuntut perubahan struktural, aksi ini juga menjadi panggung kritik keras terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai hanya menjadi alat pencitraan. Massa aksi secara spesifik menyoroti beberapa poin kebijakan pemerintah:
Penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Mahasiswa menilai alokasi anggaran untuk program ini tidak substansial dan tidak menjawab akar persoalan kemiskinan.
Kedaulatan Ekonomi: Tuntutan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) terus disuarakan sebagai upaya meringankan beban inflasi yang mencekik sektor transportasi dan harga kebutuhan pokok.
Pendidikan yang Berkeadilan: Menuntut negara menjamin hak pendidikan gratis, yang kini dianggap semakin eksklusif dan mahal.
Hingga sore hari, aksi ini berlangsung dengan intensitas yang tinggi.
Kehadiran massa mahasiswa di gedung dewan ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa kebijakan-kebijakan yang dianggap populis namun tidak menyentuh akar permasalahan akan terus dihadapi dengan perlawanan yang terorganisir. (GUH)***
