KABARPEMUDA.ID – Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini berada di persimpangan jalan.
Di tengah perdebatan sengit mengenai urgensi dan keberlanjutan program, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi mitra penyedia kini menjerit karena merasa menjadi korban dari kebijakan yang dianggap tidak konsisten.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPEMIN), M. Muslih, secara tegas melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menyebut program MBG sebagai “jebakan Batman” yang berpotensi mematikan usaha para pelaku di lapangan.
Ribuan pengusaha UMKM dan relawan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program MBG merasa terjebak.
Mereka mengaku telah dipaksa mengeluarkan modal besar bahkan hingga meminjam dana ke bank untuk membangun dapur atau Satuan Pelayanan Program Makan Bergizi (SPPG) sesuai arahan awal.
Harapan akan kemitraan yang produktif sirna ketika Badan Gizi Nasional (BGN) secara sepihak mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian operasional dapur di tengah jalan.
Akibatnya, para pelaku usaha kini menanggung beban utang yang menumpuk tanpa adanya solusi atau kepastian operasional yang jelas.
Kritik Muslih tidak berhenti pada nasib UMKM. Ia turut menyoroti ketimpangan yang terjadi di lapangan.
Muslih mengungkap adanya sekitar 200 unit dapur yang dibangun menggunakan anggaran negara (APBN) dengan nilai fantastis. Ironisnya, alih-alih beroperasi, ratusan fasilitas negara tersebut justru dilaporkan mangkrak dan tidak memberikan manfaat bagi program.
”Ujung-ujungnya program prioritas jadi korban. Kami khawatir program ini hanya akan menyisakan kerugian bagi para pelaku usaha,” tegas Muslih.
Saat ini, program MBG sedang menghadapi tantangan eksistensial. Ketidakpastian manajemen operasional memicu polarisasi di masyarakat. Di satu sisi, pendukung program tetap mendesak percepatan demi ketahanan pangan dan kesehatan generasi mendatang. Namun, di sisi lain, tekanan fiskal dan kegagalan manajemen di lapangan memicu desakan agar program ini dievaluasi secara total.
Nasib ribuan pengusaha kecil yang terlanjur “berdarah-darah” menjadi bukti nyata bahwa implementasi di lapangan masih jauh dari kata ideal. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai nasib para mitra UMKM yang terdampak oleh kebijakan moratorium tersebut. (GUH)***
