SUMEDANG, KABARPEMUDA.id – Dewan Pimpinan Pusat Front Anti Kejahatan Indonesia (DPP FAKI) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dalam menata Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Waduk Jatigede. Kendati demikian, DPP FAKI menekankan agar langkah penertiban tersebut turut mengedepankan aspek kemanusiaan serta menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat Orang Terkena Dampak (OTD).
Dukungan ini lahir dari kepedulian DPP FAKI terhadap kelestarian ekosistem Waduk Jatigede, sekaligus dorongan untuk menghadirkan kebijakan yang berkeadilan bagi warga kecil yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor perikanan budi daya.
Sebagai wujud keseriusan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, DPP FAKI melayangkan surat permohonan audiensi resmi kepada Bupati Sumedang pada Senin (16/11/2026). Surat bernomor 07/DPP-FAKI/XI/2026 tersebut memuat agenda permohonan dialog sekaligus penyampaian dukungan terhadap program penataan KJA Waduk Jatigede.
Ketua Umum DPP FAKI, Drs. Benny Jon, menegaskan bahwa pihaknya sejalan dengan langkah pemerintah daerah dalam menertibkan KJA ilegal maupun yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, penataan kawasan merupakan langkah krusial untuk menjaga fungsi strategis waduk secara berkelanjutan.
Namun, Benny mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan nasib warga kecil yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
“Pada prinsipnya, kami mendukung penuh kebijakan Pemkab Sumedang dalam menata KJA Waduk Jatigede. Akan tetapi, warga kecil khususnya masyarakat OTD yang menggantungkan nafkah keluarganya dari budi daya ikan harus menjadi prioritas perhatian. Penertiban wajib berjalan, namun solusi bagi warga terdampak juga harus disiapkan,” ujar Benny Jon.
Ia mendorong Pemkab Sumedang untuk merumuskan langkah konkret berupa penyediaan alternatif mata pencaharian, program pemberdayaan ekonomi, serta pendampingan berkelanjutan bagi masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP FAKI, Oesep Sarwat, S.Pd.I., menjelaskan bahwa pengajuan audiensi ini merupakan wujud nyata fungsi kontrol sosial organisasi kemasyarakatan. Pihaknya berupaya membangun kemitraan konstruktif bersama pemerintah agar kebijakan di lapangan tidak memicu gejolak sosial baru.
Oesep menilai, tolok ukur keberhasilan penataan Waduk Jatigede tidak hanya dilihat dari bersihnya kawasan dari KJA tak berizin, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan perlindungan dan kepastian ekonomi bagi warga terdampak.
“Kami mendukung penertiban KJA ilegal secara tegas, transparan, dan tidak tebang pilih sesuai koridor hukum. Namun, jangan sampai warga kecil kehilangan mata pencaharian tanpa adanya solusi penghidupan yang layak,” tegas Oesep.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah daerah melakukan pemetaan dan pendataan pelaku usaha KJA secara presisi agar penindakan berjalan proporsional. Langkah ini penting guna memisahkan pelanggaran regulasi murni dengan persoalan sosial ekonomi warga lokal.
“Jangan sampai penegakan aturan dan persoalan sosial dicampuradukkan tanpa jalan keluar yang jelas. Pemerintah bertanggung jawab memastikan masyarakat terdampak tidak dibiarkan menghadapi krisis ekonomi sendirian,” tambahnya.
Melalui agenda audiensi mendatang, DPP FAKI berharap Bupati Sumedang dapat membuka ruang dialog yang konstruktif bersama jajaran pengurus organisasi. Bagi FAKI, menjaga kelestarian Waduk Jatigede merupakan tanggung jawab kolektif yang menuntut keseimbangan antara pelestarian lingkungan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Front Anti Kejahatan Indonesia (FAKI)..***





