KABARPEMUDA.ID — Pembangunan proyek irigasi Perpompaan kelompok Tani Mulya 2 didesa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kab. Indramayu, diduga dilokasi titik kordinat yang sudah ada bangunan Irpom lama, pada Jumat (13/11/2026).
Hal tersebut, menjadi pertanyaan yang besar bagi jajaran LSM LIPAN DPW JABAR, Iswanto sebagai Ketua Bagian Investigasi Lipan konfirmasi langsung kepada Toto petugas PPL Binwil Desa Cipancuh terkait pembangunan konstruksi Irpom baru di bangun kontruksi lama.
Toto menuturkan, bahwa pembangunan Irpom yang kemarin yang tidak sesuai, sekarang sudah dibangun kembali dari awal konstruksi bangunanya, agar dibangun sesuai aturan spek yang ada, berlokasi disebelah konstruksi bangunan Irpom lama.
Namun demikian hal itu, mendapat respon dari Kepala Bidang Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Lipan DPW Jabar Iswanto, bahwa pembangunan konstruksi baru dilaksankan di lokasi titik yang sama pada konstruksi lama, hal ini berarti masih satu titik kordinat.
Pelaksanaan seperti ini tidak mengacu pada petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 327/Kpts./SR.120/J/2026 Tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpompaan Tahun Anggaran 2026.
Maksud dan tujuan program Irpom yaitu :
a. Meningkatkan ketersediaan air untuk percepatan olah tanah dan tanam.
b. Meningkatkan ketersediaan air untuk penyelamatan tanam eksisting yang terkena dampak kekeringan.
Tujuan kegiatan irigasi Perpompaan adalah untuk meningkatkan ketersediaan air pada lahan pertanian.
“Pembangunan program Irpom dibangun dilokasi satu titik kordinat dengan bangunan Irpom lama jelas tidak sesuai aturan karena masih banyak titik kordinat lain yang masih banyak butuh ketersediaan air,” tandas Ketua bagian Investigasi Lipan Iswanto.
Atas kejadian tersebut mendapat reaksi juga oleh Hidayat Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lipan DPW Jabar.
“Saya dengan tegas bahwa kondisi pembangunan Irpom Poktan Mulya 2 ketua Poktan H .Oman tersebut akan kami sampaikan kepada Kementan RI agar kedepanya program Irpom dilaksanakan tidak asal dibangun dan tidak terjadi lagi lemahnya pengawasan dari pihak terkait, semestinya selalu mempertimbangkan asas manfaat yang benar-benar menyentuh petani yang membutuhkan,” tegas Hidayat. (Caya) ***





