MAJALENGKA, KABARPEMUDA.id — Menjaga situasi nasional tetap kondusif merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, bukan semata beban pemerintah. Masyarakat memegang peran sentral dalam merawat persatuan sekaligus mengawal agenda pembangunan nasional melalui kritik yang konstruktif dan terukur.
Penegasan tersebut disampaikan wartawan senior asal Majalengka, H. Jejep Falahul Alam, dalam seruan bertajuk “Jaga Jakarta, Jaga Indonesia”. Pemimpin Redaksi Kabar Majalengka (Grup Pikiran Rakyat) sekaligus mantan Ketua PWI Majalengka dua periode ini menekankan bahwa stabilitas keamanan menjadi fondasi utama keberlangsungan roda ekonomi, pelayanan publik, hingga pendidikan.
Jejep menilai Jakarta memiliki urgensi strategis sebagai pusat pemerintahan dan episentrum ekonomi nasional. Oleh karena itu, dinamika ketertiban di Ibu Kota berdampak langsung terhadap stabilitas regional maupun nasional.
“Pembangunan nasional tidak akan berjalan optimal tanpa adanya persatuan dan keharmonisan sosial. Namun, menjaga stabilitas jangan sampai ditafsirkan sebagai upaya membungkam suara kritis masyarakat,” tegas Jejep.
Kritik Berbasis Data Adalah Rahmat
Mantan pengurus PWI Jawa Barat tersebut meyakini bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah dalam iklim demokrasi, sekaligus selaras dengan nilai keagamaan. Ia mendorong masyarakat untuk menyalurkan aspirasi berdasarkan data dan fakta guna memperbaiki kebijakan publik.
“Publik harus bijak membedakan antara kritik konstruktif dan provokasi. Ruang kritik harus tetap terbuka lebar, sementara penyebaran kabar bohong (hoaks), ujaran kebencian, serta aksi kekerasan harus diredam karena merugikan kepentingan umum,” lanjutnya.
Masyarakat Sebagai Subjek Pengawas Pembangunan
Jejep menggarisbawahi bahwa posisi masyarakat dalam pembangunan termasuk program strategis seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi industri, hingga program Asta Cita adalah sebagai subjek pengawas, bukan sekadar objek. Pengawalan publik tidak selamanya berbentuk dukungan mutlak, melainkan dapat berupa pengawasan kritis.
“Stabilitas yang matang lahir bukan karena ketakutan warga dalam berpendapat, melainkan dari kedewasaan publik dalam mengelola perbedaan,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua PWI Majalengka, Pardi Supardi, mengimbau warga Majalengka untuk menjaga kondusivitas ruang digital dari narasi divisive (pemecah belah).
“Masyarakat perlu lebih kritis menyaring informasi di media sosial. Hindari menyebarkan isu yang belum terverifikasi dan utamakan ruang dialog terbuka demi menjaga integritas kebangsaan,” pungkas Pardi.***
