SUMEDANG, KABARPEMUDA.id — Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mempercepat pemenuhan hak-hak sosial masyarakat pedesaan kian diperkuat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Sumedang, Dr.H. Tono Suhartono, memimpin langsung Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu untuk mengawal percepatan penyaluran program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Desa Cikaramas, Sabtu (15/8/2026).
Pertemuan strategis yang berlangsung hangat di Aula Kantor Desa Cikaramas ini disambut jajaran Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa Cikaramas, serta dihadiri Agen Perlinsos tingkat tapak, kelembagaan desa, dan para tokoh masyarakat. Sinergi lintas sektor ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan seluruh bantuan sosial mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga jaminan sosial dasar lainnya terdistribusi secara cepat, presisi, transparan, dan inklusif.
Memperkuat Akurasi Data dan Akselerasi Pelayanan
Dalam rapat koordinasi dan peninjauan lapangan tersebut, Tono Suhartono bersama aparatur setempat berdiskusi interaktif mengenai pemutakhiran data terpadu dan pemetaan potensi kendala di lapangan. Penguatan koordinasi ini dipandang vital untuk memangkas alur birokrasi, sehingga hak masyarakat penerima manfaat dapat terpenuhi tanpa hambatan.
“Akselerasi perlindungan sosial bukan sekadar penyaluran bantuan rutin, melainkan upaya berkelanjutan untuk menghadirkan keadilan sosial dan mengangkat taraf hidup masyarakat secara berkesinambungan,” tegas Tono Suhartono.
Guna memastikan efektivitas program di tingkat desa, Monev Terpadu ini menekankan tiga fokus utama:
Validasi Data Presisi: Pemutakhiran basis data penerima manfaat secara berkala guna meminimalkan ketidaktepatan sasaran.
Penyaluran Tepat Waktu: Mempercepat proses administrasi sehingga bantuan dapat segera dirasakan oleh warga yang membutuhkan.
Penguatan Sinergi Kemitraan: Membangun komunikasi dua arah yang solid antara DPKP Sumedang, pemerintah desa, dan elemen masyarakat lokal.
Optimisme Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan
Kehadiran aktif para tokoh masyarakat dan elemen warga dalam evaluasi ini menegaskan pentingnya kedaulatan informasi dan transparansi publik. Pengawasan ketat yang dipadukan dengan pendekatan humanis diyakini mampu menjaga akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan sosial.
Rangkaian kegiatan Monev ditutup dengan peninjauan teknis serta sesi foto bersama yang memancarkan optimisme dan semangat kebersamaan. Melalui aksi proaktif DPKP Kabupaten Sumedang bersama pemerintah desa, program perlindungan sosial di Desa Cikaramas diharapkan menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan kemandirian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang merata.***
