SUMEDANG, KABARPEMUDA.id — Anggota DPR sekaligus anggota MPR RI, Ujang Bey, membidik alokasi program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi 60 kepala keluarga (KK) di Desa Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Komitmen ini mencuat setelah Pemerintah Desa Jatimukti menyampaikan tingginya kebutuhan hunian layak bagi warganya dalam agenda Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Balai Desa Jatimukti, Jumat (13/11/2026).
Dialog yang berlangsung sejak pukul 16.00 hingga 17.30 WIB itu dihadiri berbagai elemen masyarakat. Selain menjadi forum sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, pertemuan ini dimanfaatkan warga dan perangkat desa untuk menyuarakan persoalan pembangunan secara langsung kepada wakil rakyat.
Ujang Bey menjelaskan, Sarasehan Kebangsaan merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota MPR RI untuk membumikan nilai Pancasila dan Ketetapan MPR ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, penyampaian materi kebangsaan perlu dikemas secara dialogis agar masyarakat dapat mengenal wakilnya sekaligus menyampaikan keluhan secara terbuka.
“Intinya, nilai-nilai Pancasila dan Ketetapan MPR harus tersosialisasi dengan baik. Penyampaiannya tidak harus kaku, melainkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal dan berdialog dengan wakilnya,” ujar Bey.
Buka Peluang Lintas Fraksi
Merespons keluhan terkait 60 unit Rutilahu di Desa Jatimukti, Bey menyatakan siap mengawal aspirasi tersebut. Ia membuka peluang untuk memperjuangkannya melalui program pemerintah maupun sinergi lintas anggota fraksi di parlemen.
“Jika ada alokasi program Rutilahu, akan saya prioritaskan untuk Desa Jatimukti. Apabila tidak tersedia secara langsung, saya akan mengupayakan alokasi melalui rekan-rekan atau fraksi partai yang membidangi program tersebut,” kata Bey.
Meski memunculkan harapan baru bagi warga, realisasi bantuan ini tetap bergantung pada ketersediaan kuota program, validasi data, serta mekanisme pengusulan resmi.
Dalam rangkaian reses dan kunjungannya di Sumedang, Bey juga telah menyambangi Desa Serang, Kecamatan Cimalaka, serta Desa Cileles. Di Desa Cileles, ia meninjau langsung pengerjaan program Rutilahu yang menyasar 14 rumah warga. Saat dipantau, progres fisik pembangunan tercatat baru mencapai 8 persen dan akan kembali dievaluasi pada kunjungan berikutnya.
Fokus Pembahasan RUU Pemilu di Komisi II
Di luar agenda penyerapan aspirasi daerah pemilihan, Bey turut memaparkan dinamika kerja legislasi di Senayan. Sebagai anggota Komisi II DPR RI, ia menyebut pihaknya tengah memfokuskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) melalui Panitia Kerja (Panja).
Di tengah padatnya agenda legislasi tersebut, Bey menegaskan komitmennya untuk tetap turun ke konstituen, sekaligus mengonsolidasikan struktur organisasi partai hingga ke tingkat desa.
Keterbatasan Anggaran Desa
Kepala Desa Jatimukti, Roni Hermawan, mengapresiasi ruang dialog yang dibuka Ujang Bey. Dalam pemaparannya, Roni menyebutkan bahwa Desa Jatimukti dihuni sekitar 6.500 jiwa atau 1.700 KK yang tersebar di tujuh rukun warga (RW). Pesatnya pertumbuhan kawasan permukiman termasuk hadirnya perumahan Ratu Bilqis dan Pesona Alam Jatinangor turut memicu tingginya kebutuhan fasilitas publik di desa tersebut.
Namun, lonjakan kebutuhan pembangunan tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal desa. Roni mengungkapkan bahwa anggaran Dana Desa mengalami pemangkasan hingga 70 persen pada periode berjalan.
“Anggaran yang tersisa hanya sekitar Rp300 juta dan harus dialokasikan untuk berbagai pos wajib, seperti pemberdayaan masyarakat dan insentif,” jelas Roni.
Keterbatasan ruang fiskal inilah yang membuat Pemerintah Desa Jatimukti kesulitan membiayai perbaikan infrastruktur dan 60 unit Rutilahu secara mandiri, sehingga sangat bergantung pada intervensi program pemerintah pusat maupun jalur aspirasi legislatif.
Menanti Langkah Konkret
Forum di Balai Desa Jatimukti memang telah berhasil menjembatani komunikasi antara warga dan pemangku kebijakan. Namun, pekerjaan rumah sesungguhnya terletak pada eksekusi di lapangan.
Penanganan 60 rumah tidak layak huni tidak cukup berhenti pada tahap inventarisasi usulan. Diperlukan kejelasan verifikasi calon penerima, kepastian akses anggaran, hingga pengawalan realisasi fisik. Bagi warga yang bertahan di hunian yang jauh dari kata layak, komitmen politik yang disampaikan wakil rakyat kini dinanti wujud nyatanya.***
