KABARPEMUDA.ID, INDRAMAYU — Polemik keberadaan usaha peternakan ayam yang dikeluhkan warga di Blok Pilangsari, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, menemui titik terang. Melalui audiensi yang difasilitasi di Aula Kecamatan Kroya pada Kamis (12/11/2026), pihak pengelola usaha sepakat untuk melengkapi seluruh dokumen perizinan sesuai regulasi yang berlaku.
Pertemuan yang dikawal ketat oleh jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kroya tersebut berlangsung kondusif. Kedua belah pihak diberi ruang terbuka untuk memaparkan duduk perkara serta alas hak masing-masing guna mencari solusi yang adil tanpa merugikan salah satu pihak.
Dalam forum tersebut, warga terdampak menunjuk aktivis sekaligus pegiat lingkungan hidup, Eben Ezer N, SH., sebagai juru bicara. Eben memaparkan sejumlah keluhan krusial yang selama ini dirasakan masyarakat, mulai dari merebaknya populasi lalat hingga aroma tidak sedap yang mencemari udara permukiman di sekitar lokasi kandang.
Lebih jauh, Eben menyoroti aspek legalitas dan tata kelola usaha peternakan ayam petelur maupun ayam potong tersebut. Ia menekankan pentingnya pemenuhan syarat penggunaan lahan, analisis dampak lingkungan, hingga kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi warga sekitar.
“Atas dorongan warga terdampak, kami meminta Pemerintah Kabupaten Indramayu segera melakukan inspeksi menyeluruh terhadap keberadaan peternakan ini. Pemeriksaan wajib mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2044, khususnya Pasal 147 mengenai ketentuan umum zonasi kawasan pertanian,” tegas Eben di hadapan peserta audiensi.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan kesesuaian tata ruang, status lahan, pertimbangan teknis, serta kelengkapan izin usaha. Apabila ditemukan pelanggaran hukum, pemerintah diminta bertindak tegas, mulai dari pemberian sanksi administratif hingga penghentian operasional usaha.
“Pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan hak masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan kawasan pertanian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH),” imbuhnya.
Kendati demikian, Eben meluruskan bahwa langkah advokasi ini bukan bentuk penolakan terhadap iklim investasi maupun geliat wirausaha lokal. “Pada prinsipnya, saya sangat mendukung dan mengapresiasi warga yang berwirausaha demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Tidak ada tendensi lain selain memastikan usaha berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan lingkungan,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, pemilik usaha kandang ayam, Cumini, bersama tim pendampingnya menyatakan iktikad baik untuk kooperatif. Ia menjelaskan bahwa selama ini pihaknya telah menempuh izin lingkungan di tingkat lokal, mulai dari pengurus RT, Pemerintah Desa Sukamelang, hingga tingkat kecamatan. Namun, ia mengakui masih ada tahapan perizinan lanjutan yang harus diselesaikan dan meminta kelonggaran waktu untuk memproses seluruh legalitas tersebut sesuai ketentuan pemerintah.
Audiensi yang turut dihadiri unsur Muspika Kecamatan Kroya, Kepala Desa Sukamelang, serta para tokoh masyarakat setempat ini pun ditutup dengan kesepakatan bersama: pengelola usaha diberi tenggat waktu untuk merampungkan seluruh kewajiban perizinan dan pengelolaan dampak lingkungan demi terciptanya harmoni di tengah masyarakat. (Caya)***
