KABARPEMUDA.ID – Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, ST, mengungkapkan sikapnya terkait data kunjungan pariwisata yang dirilis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat yang menyebut angka 1,4 juta kunjungan wisatawan.
Menurut Bambang, objektivitas data harus ditilik dari kredibilitas lembaga yang mengeluarkan.
“Saya kira kaitan dengan data tentu bisa diverifikasi, terutama soal kevalidannya. Pertanyaannya, apakah lembaga yang mengeluarkan data ini kredibel atau tidak. Itu sudah cukup untuk menjadi ukuran,” jelas Bambang saat ditemui belum lama ini
Di sisi lain, Bambang juga menanggapi aspirasi tiga asosiasi pelaku pariwisata yakni Putri, Pelita, dan P3IB yang beberapa waktu lalu menyampaikan keresahan mereka terhadap dunia pariwisata Jawa Barat.
Komisi II DPRD Jawa Barat menegaskan dukungannya untuk mendorong kebijakan pariwisata yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Mereka menyampaikan keresahan terkait dunia kepariwisataan di Jawa Barat. Kami tentu akan mendukung dan memastikan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang kepariwisataan tetap berjalan sesuai dengan rencana pembangunan. Potensi pariwisata di Jawa Barat ini sangat besar, bukan hanya dari alam, tapi juga kreativitas, kerajinan, budaya, dan lain-lain. Jadi saya kira sektor ini perlu dioptimalkan agar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga membahas isu ketimpangan ekonomi yang masih tinggi di tengah klaim meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Menurut Bambang, data seperti gini rasio memang penting, namun harus dilengkapi dengan konfirmasi langsung ke pelaku usaha dan masyarakat.
“Perhitungan gini rasio dan laju pertumbuhan ekonomi itu memang menjadi tolak ukur kondisi daerah. Tapi tidak cukup hanya mengandalkan data. Kita juga harus memastikan langsung dengan menanyakan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Apakah ekonomi mereka baik-baik saja atau tidak, mereka pasti bisa bercerita apa adanya,” terang Bambang.
Mengenai minimnya regulasi dan anggaran untuk sektor pariwisata, padahal sektor ini potensial menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bambang memaparkan beberapa kendala anggaran yang menjadi faktor utama.
“Pertama, berdasarkan pendalaman di RKUAPPS kemarin, komposisi anggaran masih besar di belanja pegawai. Ada tambahan CPNS dan P3K yang baru, sehingga porsi belanja pegawai membengkak. Hal ini berdampak pada berkurangnya belanja di sektor lain. Selain itu, dana transfer daerah dari pusat juga turun sekitar 2,6%. Ini menjadi persoalan tersendiri bagi belanja OPD,” jelasnya.
Ketika dana transfer pusat berkurang, Bambang mengatakan pemerintah daerah harus mengoptimalkan PAD untuk menutupi kekurangan tersebut. Namun, ia menyerahkan penilaian pencapaian target kepada Badan Anggaran.
“Kita lihat nanti saat pembahasan di Badan Anggaran. Yang jelas, kami akan terus memberikan support,” tutup Bambang
