CATATAN – Aroma kontestasi politik di Kabupaten Sumedang mendadak pekat. Padahal, jika dihitung di atas kertas, panggung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 masih berjarak beberapa helaan napas. Namun, bagi para pialang kekuasaan di daerah, menanti waktu adalah bentuk kenaifan politik paling nyata. Di balik pintu-pintu sekretariat partai, mesin-mesin politik tak lagi sekadar dipanaskan mereka sedang diuji dengan putaran mesin (RPM) tinggi.
Sumedang kini menjadi salah satu preseden paling eksplisit. Partai Persatuan Pembangunan misalnya, menjadi penggerak gelombang awal. Lewat Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) yang melibatkan struktur hingga tingkat kecamatan, PPP tanpa ragu menyodorkan nama H. Mulya Suryadi, S.Pd., M.Kom. (H. Ute) sebagai suksesor di lingkaran eksekutif. Langkah ini bukan sekadar rekomendasi formal, melainkan klaim teritorial awal untuk mengunci persepsi publik. Pesan yang dikirimkan sangat eksplisit: PPP memiliki figur kunci dan siap bertarung sejak menit pertama.
Tak mau kalah gertak, Partai Amanat Nasional (PAN) menghentak GOR Tajimalela dalam sebuah konsolidasi akbar. Pesannya lugas tanpa basa-basi: memagar Fajar Aldila untuk melanjutkan karier politiknya di Sumedang. Posisi Fajar sebagai incumbent memberi PAN modal simbolik yang kuat. Namun, pengusungan dini ini sekaligus menjadi ujian krusial sejauh mana modal sosial sang petahana mampu bertahan di tengah dinamisnya pergeseran arus simpati pemilih Sumedang?
Sementara itu, PDI Perjuangan Sumedang justru sudah lebih dulu menggebrak. Belajar dari pukulan telak Pileg 2024 lalu di mana perolehan kursi parlemen mereka merosot signifikan dari 11 kursi menjadi 8 kursi PDIP langsung tancap gas. Lewat rangkaian Konferensi Cabang (Konfercab) hingga Musyawarah Ranting (Musran), PDIP mereset total struktur hingga ke akar rumput. Ini adalah konsolidasi berbasis luka pertarungan: sebuah misi rekonstruksi untuk merebut kembali takhta parlemen yang hilang.
“Dalam politik lokal, kesenyapan jarang berarti kedamaian; ia sering kali merupakan fase kalkulasi sebelum manuver yang lebih agresif meledak ke permukaan.”
Dinamika serupa juga berkecambah di tubuh PKB dan Golkar. PKB besutan Muhaimin Iskandar telah menyalakan suar konsolidasi internal, sementara Golkar tengah bersiap menggelar Musda ke-XI. Bagi kedua partai ini, menata ulang nahkoda DPD adalah syarat mutlak sebelum melangkah ke medan pertempuran eksternal. Nakhoda baru berarti arah angin baru dan hal itu yang akan menentukan ke mana dermaga koalisi akan berlabuh.
Menariknya, di tengah hiruk-pikuk pertunjukan ini, Partai Demokrat dan Gerindra masih memilih berteduh dalam hening “pembacaan situasi.” Belum terciumnya gerak Musda dari kedua partai ini memunculkan spekulasi yang memikat: apakah mereka sedang terbius oleh ritme lawan, atau justru sedang meracik kalkulasi presisi di balik layar? Dalam panggung politik daerah, kesenyapan partai pemenang sering kali jauh lebih mematikan daripada deklarasi yang terburu-buru.
Secara substansial, pergerakan eksentrik partai politik di Sumedang saat ini mengonfirmasi satu realitas: branding figur dan investasi politik tidak lagi mengenal kata “nanti”. Langkah mendahului start ini merupakan adaptasi terhadap karakter pemilih lokal yang kian kritis dan pragmatis. Parpol paham betul bahwa membangun narasi publik membutuhkan durasi panjang, bukan sekadar investasi instan semalam sebelum pencoblosan.
Geliat di GOR Tajimalela, dinamika Musran PDIP, hingga ruang-ruang rapat DPD barulah babak pembuka dari sebuah drama panjang. Pertanyaannya kini: apakah manuver dini ini akan menjadi keuntungan taktis yang solid, atau justru menjadi sasaran tembak yang terlalu cepat terbuka bagi lawan? Satu yang pasti, lalu lintas politik Sumedang menuju 2029 telah resmi dibuka dan tak ada lagi tempat bersembunyi bagi mereka yang berdalih “waktu masih panjang.”.***
Oleh : Teguh Safary
Penulis ; Jurnalis Kabar Priangan Online