KABARPEMUDA.id — Di tengah gelombang tekanan ekonomi yang kian menghimpit, wacana reaktivasi pemungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dalam pembahasan Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pendidikan mendadak memantik kegelisahan publik di Jawa Barat.
Menanggapi situasi yang kian memanas, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, pasang badan meluruskan polemik sekaligus melayangkan teguran keras terhadap bergulirnya wacana tersebut. Ono menegaskan secara lugas bahwa DPRD Jawa Barat secara institusi sama sekali tidak pernah mengusulkan pengaktifan kembali pemungutan SPP bagi para peserta didik.
“Saya pastikan, DPRD secara institusi tidak mengusulkan reaktivasi SPP. Kalaupun ada yang mengatasnamakan DPRD, itu adalah perorangan anggota DPRD yang disampaikan pada rapat komisi maupun pansus… Dan itu belum diputuskan,” tegas Ono.
Dengan gaya bicara yang menohok, tokoh politik yang dikenal konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil ini meminta agar para legislator yang melontarkan wacana tersebut tidak berlindung di balik nama lembaga. Menurutnya, menggeneralisasi gagasan perorangan seolah-olah menjadi sikap resmi parlemen adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang mencederai integritas kelembagaan.
Ia menilai, mengapungnya wacana SPP di tengah kondisi masyarakat yang sedang rapuh memperlihatkan minimnya sensitivitas dan empati dari oknum wakil rakyat terhadap realitas di lapangan.
“Jangan mengatasnamakan kelembagaan, karena ini sudah membuat rakyat resah! Dianggap DPRD Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai kepedulian terhadap masyarakat,” Ujarnya dengan tegas
Ono membeberkan gambaran pahit dari dinamika sosial-ekonomi yang kini dialami warga Jawa Barat. Mulai dari lesunya daya beli, lonjakan inflasi harga kebutuhan pokok, hingga gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merajalela di berbagai sektor industri. Dalam situasi krisis multidimensi ini, wacana penambahan beban finansial di sektor pendidikan dinilai sangat tidak sensitif.
“Masyarakat Jawa Barat saat ini sedang menghadapi kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja… Maka, stop-lah membuat wacana yang meresahkan rakyat Jawa Barat!” pungkasnya.
Guna menyikapi tantangan tersebut, Ono menyerukan penguatan efisiensi dan efektivitas kerja di tubuh DPRD Jawa Barat. Ia mendesak agar setiap agenda kelembagaan mulai dari rapat komisi hingga panitia khusus (pansus) diarahkan sepenuhnya pada program strategis yang berdampak nyata serta terukur bagi kesejahteraan publik.
Sebagai pilar pemecah masalah (problem solver), lembaga legislatif dituntut hadir dengan kepekaan sosial yang tinggi. Sinergi, keharmonisan dengan konstituen, serta prioritas pada pemulihan ekonomi daerah harus menjadi panglima utama demi merumuskan kebijakan publik yang menenangkan dan menjaga daya beli warga.
Bagi Ono Surono, keberpihakan parlemen hari ini tidak boleh berhenti pada retorika, melainkan harus diwujudkan dalam empati nyata dan solusi konkret bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.***
