KABARPEMUDA.ID— Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, membongkar akar masalah di balik hantaman badai defisit anggaran yang tengah mencekik keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Secara gamblang, ia menegaskan bahwa krisis fiskal ini murni dipicu oleh kegagalan pemenuhan komitmen finansial dari pemerintah pusat, bukan akibat salah urus perencanaan di tingkat daerah.
Kondisi fiskal Republik Indonesia yang kian memprihatinkan mulai mengirimkan efek domino yang destruktif ke daerah.
Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi penyumbang produk domestik bruto terbesar, kini harus menanggung beban berat akibat tersendatnya aliran dana dari pusat yang ditahan selama bertahun-tahun.
Ono Surono secara blak-blakan membuka tabir buruknya tata kelola keuangan nasional yang berimbas langsung pada mandeknya pembangunan di daerah. Menurutnya, defisit anggaran yang dialami Jawa Barat saat ini bukanlah “dosa” perencanaan dari Gubernur maupun legislatif di bawah kepemimpinannya.
Sebaliknya, persoalan ini berakar dari kebijakan sepihak pemerintah pusat yang menahan hak-hak daerah secara beruntun.
Fenomena penundaan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak konstitusional daerah dipastikan telah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut.
Tak tanggung-tanggung, hantaman pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) merontokkan postur anggaran di berbagai lini. Berdasarkan data yang dipaparkan, transfer pusat untuk Provinsi Jawa Barat terkuras sebesar Rp2,4 triliun.
Angka yang tidak kalah fantastis juga terjadi di tingkat akar rumput, di mana anggaran untuk 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat ikut dipangkas hingga mencapai Rp2,7 triliun. Situasi kian diperparah oleh menipisnya alokasi Dana Desa, yang kini dilaporkan kritis dan hanya menyisakan kurang lebih 30 persen saja dari total pagu anggaran semula.
Narasi tajam yang dilayangkan Ono Surono bukan tanpa dasar yang kuat. Ia menyoroti bagaimana internal pemerintah pusat sendiri sebenarnya tengah mengalami situasi “sekarat” keuangan yang sangat masif hingga gagal memenuhi kewajiban fundamentalnya.
“Keuangan negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah pusat mengalami defisit yang luar biasa besar untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Bahkan, hanya untuk membayar utang pokok beserta bunga utang negara, pusat masih kekurangan anggaran hingga lebih dari Rp 500 miliar. Dampak dari kegagalan inilah yang membuat mereka terpaksa menahan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kami di daerah,” cetus Ono Surono dalam unggahan video di media sosial, Jum’at (3/7/2026)
Keterbatasan ruang fiskal ini pun dikhawatirkan memicu implikasi sosial yang mendalam. Kebijakan ikat pinggang yang dipaksakan ini diprediksi akan mengancam eksistensi program-program kemasyarakatan berbasis lokal.
Ono menekankan, tantangan terbesar ke depan adalah menjaga kelangsungan nilai-nilai fundamental spiritual dan kebudayaan Sunda termasuk filosofi hidup silih asah, silih asih, silih asuh (wawangi) serta tradisi gotong royong agar tidak runtuh diterjang krisis finansial nasional.
Merespons situasi darurat tersebut, DPRD Jawa Barat bersama Gubernur menegaskan sikap politik mereka untuk tidak mengambil langkah panik.
Melalui proses evaluasi ketat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), disepakati bahwa pemerintah daerah tidak akan langsung merombak atau memotong program kerja yang telah tersusun secara drastis.
Langkah taktis yang diambil adalah tetap menjalankan roda APBD yang ada terlebih dahulu, sembari mengawal ketat fluktuasi pendapatan dan belanja daerah melalui mekanisme penyampaian prognosis serta pembahasan berkala di meja parlemen.
Menutup penjelasannya, Ono Surono menepis keras anggapan miring yang menilai parlemen Jabar bersikap pasif dan menutup mata atas krisis ini. Ia memastikan bahwa seluruh jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat terus bergerak agresif melakukan pengawalan ketat demi menyelamatkan kepentingan masyarakat di tengah hantaman krisis fiskal nasional. (GUH)***
