KABARPEMUDA.id–Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumedang berlangsung di Gedung Negara Sumedang pada Rabu (21/6/2023)
Hadir dalam acara itu unsur pimpinan, Daerah diantaranya, Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres, Dandim 0610/Sumedang, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang dan sejumlah pejabat utama lainnya.
Agenda acara dimulai pada pukul 13.30 WIB itu dipandu oleh Asep Tatang Sujana yang membahas terkait persiapan peresmian Jalan Tol Cisumdawu oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Utusan dari PT.CKJT, Agus mengungkapkan beberapa perkembangan terkait pembangunan jalan tol.
“Pada prinsipnya, pelaksanaan pekerjaan sudah selesai, namun kami mendapatkan permasalahan terkait adanya longsoran yang membuat kami saat ini harus melakukan pekerjaan berupa membuat strousfil sebanyak 78 titik,” ungkapnya.
Dikatakan Agus, beberapa permasalahan konstruksi lainnya, terkait pekerjaan seksi 4-6 pihaknya masih mendapatkan masalah terutama di akses tol dan pintu masuk Paseh dan boleh dikatakan belum selesai. Selain itu juga untuk masalah lainnya terkait pembersihan area, water barrier dan juga penunjang konstruksi belum sepenuhnya terpasang.
Dari pemaparan PT.CKJT, Bupati menekankan kepada pihak PT.CKJT untuk membuka informasi secara masif, menurut Bupati, diharapkan perusahaan jalan tol dapat menggunakan media-media yang ada di Sumedang agar informasi apapun terkait progres pembangunan dapat tersampaikan kepada masyarakat.
Faktor Keamanan dan Lahan
Kapolres Sumedang, AKBP Indra Setiawan dan Komandan Kodim 0610/Sumedang, Letkol Inf. Hendrix Fahlevi memiliki pandangan lain terkait rencana peresmian jalan tol Cisumdawu oleh Presiden RI.
Disampaikan Kapolres bahwa perkembangan belum selesainya masalah ganti rugi lahan jalan tol menjadi permasalahan yang akan mempengaruhi kelancaran acara peresmian juga.
“Dengan beberapa peristiwa aksi tutup jalan tol yang dilakukan oleh masyarakat yang berdemo menjadi fokus kami untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi,” ungkap Kapolres Sumedang.
Oleh karenanya, pihaknya mendesak pihak PT.CKJT Jalan tol Cisumdawu dapat segera menyelesaikan ganti-rugi tersebut.
Hal yang hampir senada juga disampaikan oleh Dandim 0610, Letkol Inf Hendrix Fahlevi, menurutnya dalam mengantisipasi untuk keamanan acara peresmian oleh Presiden, pihaknya yang berada ring 2 pengamanan harus berupaya maksimal.
“Antisipasi penyelesaian ganti-rugi ini menjadi krusial sebab berpengaruh pula pada agenda acara peresmian oleh Presiden,” ujar Dandim.
Ada beberapa motif yang dipelajari dalam mengantisipasi pendemo termasuk blokade, pemasangan spanduk-spanduk hingga pelemparan.
Menengahi masalah tersebut, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir meminta informasi kepada BPN Sumedang terkait hal itu.
Dijelaskan oleh perwakilan Kepala Kantor BPN Sumedang bahwa upaya menyelesaikan ganti-rugi tersebut upaya yang dilakukan yaitu melakukan audensi dengan pihak terkait.
Permasalahan penggantian tanah wakaf juga disampaikan oleh Kementrian agama. Menurutnya, permasalahan penggantian tanah wakaf yang banyaknya 27 itu harus disegerakan. Hal itu berkenaan dengan muwakif atau orang yang mewakafkan harus menjadi perhatian khusus dari pihak terkait berkenaan dengan administrasi.
Saat diminta pendapat Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang (Kajari), I Wayan Riana hanya mengingatkan bahwa permasalahan hukum ganti-rugi lahan ini tidak semudah yang dibayangkan. Kajari mengungkapkan bahwa dalam satu kasus, peristiwa itu menjadi hal yang pelik dan berdampak pada Kakan BPN, dan ini harus sama-sama menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian bersama.
“Betul apa kata Pak Kapolres dan Pak Bupati bahwa Sumedang ini landai, namun menyimpan bara,” ungkapnya.
Banyaknya fasilitas umum dan penggantian lahan yang harus segera ditangani, menjadi materi fokus dari Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Sumedang kali ini.
Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan juga menyampaikan tanggapan terkait rencana peresmian jalan tol Cisumdawu oleh Presiden dirasakan tak akan jadi bulan Juni ini.
“Kalau berdasarkan laporan dari PT.CKJT yang pembangunan masih sekitar 95 persen, ditambah dengan permasalahan ganti-rugi lahan serta keberadaan Menteri PUPR yang masih berada di luar negeri, saya rasa kecil kemungkinan peresmian jalan tol Cisumdawu oleh Bapak Presiden dilakukan bulan Juni ini,” ungkapnya.
Namun dirinya mengajak kepada seluruh stakeholder yang terlibat untuk senantiasa berkoordinasi agar permasalahan dapat segera terselesaikan.
Rapat koordinasi Forkopimda Kabupaten Sumedang berlangsung lebih kurang selama satu jam, dengan suasana yang serius namun tanpa ketegangan.
“Saya rasa suasana Rapat Koordinasi semacam ini lebih nyaman,” ungkap Asep Tatang Sujana, Bagian Humas dan Protokol Setda kabupaten Sumedang sebelum menutup acara.***
