SUMEDANG, KABARPEMUDA.id — Gejolak politik di Kabupaten Sumedang meletup tajam. Menanggapi dugaan skandal yang menyeret nama pejabat teras di lingkungan Rumah Dinas Wakil Bupati Sumedang, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumedang resmi mengambil sikap keras. Melalui pernyataan resmi bernomor 1/PS/Fraksi-PDIP-SMD/IX/2026 pada Rabu (9/9/2026), PDIP melancarkan tekanan politik terhadap lambannya pengusutan perkara tersebut.
Langkah menohok ini menjadi jawaban atas gelombang amarah publik pasca-dugaan insiden per 17 Agustus 2026 yang diduga melibatkan sekretaris pribadi berinisial R. Dugaan kejahatan tersebut sebelumnya memicu ledakan demonstrasi dari aliansi mahasiswa dan aktivis perempuan di pelataran Kantor DPRD Sumedang, Kamis (3/9/2026).
Menolak tinggal diam, Fraksi PDIP membeberkan lima poin tuntutan tajam:
Dukungan Penuh Proses Hukum Tanpa Pandang Bulu
Fraksi PDIP menuntut penanganan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel. Aparat penegak hukum didesak membongkar dugaan kasus ini hingga ke akar-akarnya tanpa melindung sipapun dan wajib bersih dari intervensi kekuasaan.
Kecaman atas Pembengkokan Asas Praduga Tak Bersalah
PDIP mengecam keras pihak-pihak yang mencoba berlindung di balik asas presumption of innocence. Asas hukum tersebut ditegaskan tidak boleh dijadikan tameng politik murahan untuk mengangkangi hak-hak mendasar terduga korban dalam meraih keadilan.
Barisan Pendampingan Hukum Gratis untuk Terduga Korban
PDIP memasang badan dengan menyediakan fasilitas bantuan hukum cuma-cuma melalui Bidang Hukum dan HAM DPC PDIP Sumedang bersama jaringan advokat serta LBH. Fokus utama diarahkan pada pemulihan trauma fisik, psikis, dan jaminan perlindungan mutlak bagi terduga korban.
Gertakan Akselerasi dan Transparansi Radikal
Mengecam penanganan yang terkesan lambat dan lamban, PDIP mendesak Pemkab Sumedang, DPRD, dan Aparat Penegak Hukum untuk mempercepat pengusutan dugaan tindak pidana ini. Transparansi berkala dituntut sebagai syarat mutlak demi menyelamatkan integritas daerah yang tercoreng.
Seruan Pengawalan Konstitusional Tanpa Kompromi
PDIP menginstruksikan seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan aktivis perempuan untuk terus mencecar penuntasan dugaan kasus ini secara kritis, damai, dan konstitusional tanpa mudah terprovokasi.
Sinyal Keras Penggunaan Hak Interpelasi
Gebrakan politik Fraksi PDIP ini menjadi sinyal bahaya bagi eksekutif. Mengamankan desakan sipil, manuver ini membuka lebar peluang digulirkannya Hak Interpelasi oleh DPRD Kabupaten Sumedang untuk menguliti dan meminta pertanggungjawaban resmi Pemkab Sumedang atas dugaan skandal yang mencoreng institusi pemerintahan daerah tersebut.***
