BANDUNG, KABARPEMUDA.id — Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Pelataran Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026), menjadi momentum krusial memperkuat komitmen keadilan sosial dan pembangunan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Berlangsung dalam suasana khidmat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan langkah strategis melalui akselerasi pemenuhan layanan dasar masyarakat, khususnya target pemerataan akses listrik bagi 500.000 warga dalam rentang waktu dua tahun anggaran.
Dalam pidato kemerdekaannya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menekankan pentingnya transparansi, refleksi objektif, serta keterbukaan tata kelola sebagai pijakan utama percepatan pembangunan. Pendekatan otokritik yang konstruktif ini ditempatkan sebagai dorongan moral agar intervensi program pemerintah berjalan presisi, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Kita harus jujur mengenai kondisi yang ada dan bergerak cepat. Momentum kemerdekaan ini harus menjadi dorongan kuat agar pemenuhan layanan dasar pemerintah dapat berjalan semakin efisien, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya secara merata,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi
KDM menambahkan, keadilan pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama yang berada di kawasan sekitar sumber energi. Sebagai salah satu pilar lumbung energi nasional dengan sokongan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), panas bumi (geothermal), hingga PLTS Terapung Cirata Pemprov Jabar memprioritaskan penyelarasan manfaat agar seluruh warga hingga pelosok dapat menikmati aliran energi secara utuh.
Transformasi Tata Kelola Keuangan Berorientasi Manfaat Warga
Guna mewujudkan target elektrifikasi tersebut, Pemprov Jawa Barat menempuh skema reorientasi dan optimasi anggaran daerah secara terukur. Kebijakan efisiensi diterapkan secara ketat terhadap pos belanja non-prioritas dan rutin birokrasi, seperti belanja operasional kantor, pembatasan kunjungan kerja, serta efisiensi pengadaan inventaris.
Seluruh alokasi hasil efisiensi tersebut dialihkan secara berfokus untuk memperkuat sektor-sektor strategis layanan publik, dengan elektrifikasi rumah tangga kurang mampu sebagai prioritas utama.
Pilar Fokus Pembangunan Inklusif Jawa Barat:
Penuntasan akses aliran listrik bagi 500.000 warga penerima manfaat dalam kurun waktu 2 tahun anggaran.
Penguatan redistribusi manfaat pembangunan bagi kawasan di sekitar pembangkit listrik dan wilayah penyangga energi.
Pengalihan belanja operasional birokrasi menuju program intervensi langsung kesejahteraan masyarakat.
Penerapan arah kebijakan berbasis hasil ini menegaskan kepemimpinan daerah yang responsif dan sensitif terhadap realitas sosial. Pemenuhan hak-hak dasar seperti energi listrik, air bersih, dan aksesibilitas kini menempati posisi puncak prioritas anggaran.
Langkah transformatif ini diyakini tidak hanya memberikan penerangan hingga ke wilayah terpencil, namun juga menjadi stimulus bagi penggerak roda ekonomi lokal, peningkat kualitas pendidikan anak-anak di daerah pelosok, serta mewujudkan Jawa Barat yang mandiri, adil, dan sejahtera secara berkelanjutan.***
