KABARPEMUDA.ID – Keberadaan DPP Front Anti Kejahatan Indonesia (FAKI) terus diperkuat di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Organisasi yang memiliki cakupan nasional tersebut menyatakan komitmennya untuk mengawal kepentingan masyarakat serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas koordinasi DPP FAKI yang berlangsung di Pawon Bune, Komplek Dano, Kabupaten Sumedang, Kamis (24/9/2026).
Ketua Umum DPP FAKI, Benny Jon, mengatakan pihaknya bersyukur karena kepengurusan FAKI telah terbentuk dan siap menjalankan berbagai program organisasi.
“Alhamdulillah, hari ini saya bersama jajaran dan rekan-rekan, Alhamdulillah sudah terbentuk kepengurusan Front Anti Kejahatan Indonesia,” ujar Benny.
Menurutnya, FAKI merupakan organisasi dengan cakupan nasional yang ke depan akan terus dikembangkan, termasuk dalam mengawal berbagai persoalan masyarakat di Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat.
“Front Anti Kejahatan Indonesia ini adalah suatu lembaga yang skupnya nasional yang insya Allah akan kita besarkan dalam mengawal negara Republik Indonesia, khususnya Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat,” katanya.
Benny berharap keberadaan FAKI mendapatkan dukungan masyarakat dari berbagai daerah. Ia menegaskan organisasi tersebut ingin berkontribusi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPP FAKI, Abuya KH. Ade Nurzaman, MA, menyambut baik terbentuknya kepengurusan FAKI. Ia berharap organisasi tersebut semakin kuat, maju, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta bangsa Indonesia.
“Alhamdulillah, semoga organisasi ini tambah kuat, tambah maju, jaya dan sejahtera untuk Indonesia tercinta,” ungkapnya.
Menurut Abuya, keberadaan organisasi harus dapat memberikan manfaat serta turut menjaga persatuan bangsa dan kepentingan masyarakat.
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal DPP FAKI, Oesep Sarwat, mengatakan FAKI dibentuk salah satunya untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.
“Pertama, berdirinya FAKI ini sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Suara masyarakat akan disampaikan oleh FAKI,” jelas Oesep.
Ia mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan berbagai pengaduan yang belum terserap atau belum mendapatkan ruang penyelesaian melalui organisasi lainnya.
Menurut Oesep, setiap pengaduan nantinya akan diupayakan penyelesaiannya sesuai tingkat kewenangan. Apabila masih dapat diselesaikan di tingkat bawah, FAKI akan mendorong penyelesaian pada tingkat tersebut.
Namun, apabila terdapat persoalan masyarakat yang belum tersampaikan atau membutuhkan perhatian lebih lanjut, FAKI siap menjadi salah satu jembatan untuk menyampaikannya kepada pihak yang berwenang.
“Tidak menutup kemungkinan apabila ada aduan-aduan yang terlupakan, yang tidak tersampaikan oleh organisasi lain, maka jembatan satu-satunya adalah FAKI,” ujarnya.
Oesep juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan perhatian terhadap keberadaan FAKI.
Ia berharap FAKI dapat berdiri kokoh dan menjalankan perannya dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumedang dan masyarakat Indonesia secara umum.
“Apalah arti kami semua tanpa dukungan dari segenap lapisan masyarakat, khususnya Sumedang dan umumnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini,” pungkasnya.***
