Fhoto; Istimewa
JAKARTA,KABARPEMUDA.id — Di balik jargon mulia memberi makan gizi gratis bagi rakyat, tersingkap tabir manuver kekuasaan yang sarat ironi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi tumpuan kesejahteraan anak bangsa, kini justru menjelma panggung drama dugaan korupsi dan perburuan rente di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN).
Aroma amis penyalahgunaan wewenang itu terkuak gamblang dalam ruang Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026). Eks Wakil Kepala Bidang Organisasi dan Kelembagaan BGN, Lodewyk Pusung, membongkar dugaan borok di balik layar dari balik layar virtual. Tanpa tedeng aling-aling, ia menyeret nama mantan Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang.
Sebuah fakta menohok dilempar ke hadapan majelis hakim: jauh sebelum mengumpan pengaruh di BGN dan mengucap sumpah jabatan, Nanik diduga telah lebih dulu menggenggam bisnis dapur MBG sebuah unit penyedia makanan yang kelak berada di bawah lingkar kewenangannya.
“Sebelum itu, Ibu Nanik itu juga punya dapur. Dia setiap saat telepon saya waktu itu, dan dia gunakan itu namanya Pak Presiden, ‘Ini punya Pak Presiden, ini begini, ini punya Pak Presiden’,” cetus Lodewyk menirukan klaim yang sarat akan dominasi kekuasaan tersebut.
Pengutipan nama Kepala Negara seolah dijadikan “kartu sakti” untuk memuluskan langkah sang pejabat sejak hari-hari awal sebelum menduduki kursi kepemimpinan BGN. Kebijakan publik yang seharusnya bebas dari benturan kepentingan, terindikasi kuat telah dipatok sebagai lahan niaga sejak di hulu.
Lodewyk sendiri hadir bukan sekadar sebagai saksi, melainkan bertarung dari sudut pesakitan. Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, ia melayangkan gugatan praperadilan untuk melawan tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik. Di tengah himpitan status hukumnya, bersuara terbuka menjadi perlawanan terakhirnya untuk membongkar tatanan yang dinilainya timpang.
Dugaan mendagangkan nama Presiden demi menyokong bisnis dapur pribadi sebelum dilantik menjadi ironi paling kelam dalam tata kelola BGN. Di saat jutaan piring gizi anak bangsa dipertaruhkan, program strategis ini justru terancam terperosok menjadi sekadar bancakan kekuasaan berkedok pengabdian.***
