KABARPEMUDA.id— Langkah drastis yang diambil Badan Gizi Nasional (BGN) di awal kepemimpinan baru menjadi sinyal bahaya bagi seluruh jaringan operasional di daerah. Belum genap satu pekan menjabat, Kepala BGN Sudaryono melancarkan aksi “bersih-bersih” tanpa kompromi: memecat 261 pegawai internal serta membekukan operasional (suspension) 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah.
Sanksi massal ini diumumkan dalam konferensi pers resmi di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026). Tindakan tegas ini merupakan pesan eksplisit bahwa BGN tidak memberikan ruang toleransi sedikit pun (zero tolerance) terhadap indisipliner, kelalaian, maupun potensi penyelewengan yang dapat merusak kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sapu bersih birokrasi menyasar jajaran internal secara masif dari hulu ke hilir. Berdasarkan investigasi internal yang berlangsung cepat, sebanyak 261 personel diputus hubungan kerjanya akibat pelanggaran berat terhadap standar tata kelola dan kode etik lembaga.
“Per hari ini, kami telah memberhentikan 261 pegawai, yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli,” tegas Sudaryono di hadapan awak media.
Tindakan korektif BGN tidak berhenti pada pegawai kontrak. Investigasi mendalam juga membidik oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedikitnya 9 pegawai berstatus ASN dan PPPK terindikasi melakukan pelanggaran disiplin berat dan kini tengah menjalani proses pemecatan serta ancaman tindakan hukum sesuai regulasi kepegawaian negara.
Dampak gelombang penegakan disiplin ini menjalar langsung ke rantai pasok daerah. Penghentian sementara operasional 833 unit dapur SPPG dilakukan setelah fasilitas-fasilitas tersebut terbukti gagal memenuhi standar kelayakan operasional, higienitas, serta ketepatan komposisi gizi.
Langkah ekstrem ini menegaskan bahwa BGN menempatkan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat di atas target kuantitas operasional. Bagi para pengelola SPPG dan aparatur BGN di tingkat tapak, tindakan ini menjadi peringatan terbuka: pengawasan tidak lagi berpusat di Jakarta, melainkan menyasar langsung ke daerah-daerah.
Gebrakan di pekan pertama ini ditengarai barulah gelombang awal dari audit menyeluruh yang digalakkan BGN. Evaluasi berkala dan pengawasan ketat dipastikan akan terus bergulir secara berkelanjutan.
BGN menegaskan bahwa kepatuhan mutlak terhadap Standard Operating Procedure (SOP) menjadi harga mati. Hanya unit pelaksana dan personel daerah yang akuntabel, higienis, dan berintegritas yang akan dipertahankan dalam sistem penjaminan gizi nasional ini.***
