KABARPEMUDA.id – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (LSM PEMUDA) meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mencopot Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
Karena, Pejabat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Jabar tersebut, dinilai masih anti kritik dan cenderung arogan.
Disampaikan Bidang Hukum LSM PEMUDA, Andri, S.H kepada sejumlah awak media di Bandung, Jumat (3/3/2023).
Kronologisnya, kata dia, pada Kamis (2/3/2023) sekitar pukul 10.30 WIB, LSM PEMUDA melakukan.audiensi dan klarifikasi di Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Jabar.
Audiensi, ujar dia, terkait kebijkan atas dimenangkannya PT. Tiara Mulya Sejahtera pada paket ruas Jalan Garut – Cikajang.
“Dalam audiensi tersebut perwakilan dari LSM PEMUDA diterima Pejabat Pembuat Komitmen PPK dan Pengawas dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Namun, saat berlangsungnya audiensi tiba-tiba datang sekelompok orang yang diduga suruhan pejabat di Dinas Bina Marga ikut serta hadir dalam audiensi tersebut.
Sehingga, ujar dia, audiensi pun tak berjalan sesuai dengan harapan.
Karena, menurut Andri, terpantau ada upaya intervensi kepada pihak LSM PEMUDA,.
Andri menjelaskan bahwa satu hari sebelumnya, audiensi pun dilaksankan di Sekretariat LSM PEMUDA di Kina Balu II Pinus Regency – Soekarno Hatta, dan didatangi sekelompok orang.
“Sekelompok orang tersebut meminta agar acara audiensi jangan dilakukan, dengan alasan bahwa Pejabat Dinas Bina Marga tersebut merupakan simpatisan dan koleganya,” ujar Andri.
Andri menyayangkan perilaku yang di tunjukan oleh pejabat Dinas Bina Marga provinsi Jawa Barat seperti itu.
Padahal sejatinya pejabat itu digaji dari uang rakyat dan tak patut anti kritik serta bertindak arogan.
Bahkan, idealnya pejabat tidak boleh mengadu domba masyarakat dengan masyarakat.
Pihak LSM PEMUDA pun merasa heran dengan alasan pihak kepolisian khususnya Polsek Sumur Bandung tak memberikan pengamanan pada acara audiensi tersebut.
“Polisi harus melayani, mengayomi serta bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat,” ujar Andri.
Heran, kata Andri, dalam audiensi tersebut tak ada pengamanan dari pihak kepolisian.
Andri menjelaskan bahwa masalah yang terjadi di Bina Marga Prov. Jabar akan diaudiensikan kembali ke Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Tentu saja dengan harapan agar ada upaya reformasi birokrasi di tubuh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat khususnya,” ujar dia.
Dikatakan, bila perlu copot saja Kepala UPTD Pengelolan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV dan PPK ruas jalan Garut – Cikajang yang dinilai bermental arogan.
“Sangat disayangkan, apabila reformasi birokrasi yang sudah berjalan di Lingkungan Pemprov Jabar harus tercoreng akibat peristiwa ini,” pungkasnya. ***
