KABARPEMUDA.id—Pertarungan jelang hajat demokrasi Indonesia tengah menjadi perbincangan hangat di media-media saat ini.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengingatkan bahwa agar elite politik menjaga kondusifitas situasi politik agar tetap adem terutama yang akan maju menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
“Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusifitas, situasi politik itu tetap adem kalau bisa. Kalau tidak bisa, paling banter ya anget tapi jangan panas. Karena situasinya tidak normal. Hati-hati situasi dunia sedang tidak normal,” kata Presiden saat membuka Munas XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah.
Ia mengatakan, politik identitas sangat berbahaya bagi Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Politik SARA dan politik identitas telah meninggalkan luka mendalam di hati rakyat Indonesia. Bahkan, sampai saat ini masyarakat masih terbelah sebagai dampak dari praktik politik SARA dan politik identitas.
Pesan Presiden RI kini mengemuka kembali dan dikaji oleh sejumlah elemen masyarakat dari organisasi kemahasiswaan, hingga organisasi sayap partai merekapun mengingatkan, bahwa pertarungan memperebutkan kekuasaan pada Pemilu tahun 2024 agar tak menggunakan politik identitas.
Kunci utamanya adalah penegakan hukum agar mempersempit peluang munculnya politik identitas yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Mereka mengingatkan agar pertarungan memperebutkan kekuasaan pada pemilu tahun 2024 tak menggunakan isu politik identitas.
Kata Bang Ara
Sementara itu, Ketua Umum Taruna Merah Putih yang juga Kader PDIP Maruar Sirait yang lebih akrab disapa Bang Ara, menyebutkan bahwa dalam mencari pemimpin hendaklah mengedepankan sosok yang memiliki “track record” yang jelas dan berintegritas tinggi.
Dalam Diskusi mengusung tema bahaya politik identitas jelang Pemilu 2024 diikuti oleh sejumlah perwakilan OKP, seperti PMII, HMI, GMNI, Hikmabudi, PMKRI, GMKI, Hima Persis, Ansor, dan sejumlah perwakilan Organisasi lainnya. Hadir pula sejumlah kader PDI Perjuangan dari berbagai tingkatan pada Jumat (23/12/2022).
Bang Ara mengajak organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) untuk mencegah politik identitas pada Pemilu 2024.
“Pemilu 2024 tidak lagi ada politik identitas. Sehingga rakyat makin damai rukun dan sejahtera. Gotong royong yang akan terus jadi tradisi,” katanya.
Dia mengingatkan agar pertarungan memperebutkan kekuasaan di Pemilu 2024 mengarusutamakan platform, gagasan dan ide.
“Politik identitas yang digunakan oleh kelompok tertentu pada Pilpres 2019 diyakini tidak akan laku lagi jika masih digunakan pada Pilpres 2024,”terang Bang Ara.
Menurutnya, penggunaan politik berbasis identitas terbukti gagal untuk memenangkan kontestasi Pemilu 2014 dan 2019. Karena itu, semua calon dan tim sukses harus berpikir ulang jika ingin menggunakan strategi politik identitas karena hasilnya akan sia-sia.
Politik identitas yang mewarnai sejak Pilkada DKI Jakarta, hendaknya tidak terjadi. Sebab amat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, tetap mengutamakan politik kebangsaan, menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Bukan untuk kelompok dan pribadi.
Menurut dia, sebenarnya masyarakat sudah memegang erat nilai Pancasila. Masyarakat di daerah amat menerima perbedaan. Bang Ara mencontohkan, dia menang tiga periode dengan suara terbanyak di Daerah Pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang.
“Saya Batak, Kristen, menang tiga periode dengan ratusan ribu suara di daerah dengan mayoritas Islam. Jadi saya menemukan, rasakan, dan alami nilai Pancasila di dapil saya. Pancasila bukan hanya ide dan gagasan. Harus berbagi, berbuat dengan hati dan tindakan dimulai diri sendiri kepada sesama,” katanya.
HMI: Masih akan ada
Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2021-2023, Raihan Ariatama menilai, politik identitas masih akan ditemui pada tahun politik 2023-2024 namun tak signifikan. Kaum milenial memiliki cara pandang yang berbeda dalam memilih figur pemimpin dengan lebih mempertimbangan kapasitas dan track record.
“Milenial pendekatannya lebih ke politik substantif. Saya juga berharap arah politik ke depan lebih ke persoalan substantif dan mengarah ke visi misi ke depan bangsa ketimbang membawa politik identitas,” Ujar Raihan.***
