Oleh: Zenni Bima
CATATAN – Dalam panggung politik dan birokrasi, kata “maaf” kerap menjadi untaian kalimat yang paling sulit terucap. Ketika seorang pejabat publik tersandung dugaan pelanggaran etik maupun moral seperti kasus dugaan pelecehan verbal yang belakangan ini mengguncang Kabupaten Sumedang publik tidak sekadar menanti proses investigasi formal. Lebih dari itu, masyarakat menuntut pertanggungjawaban moral yang paling mendasar: sebuah pengakuan atas kekhilafan dan permohonan maaf yang tulus kepada publik yang mereka wakili.
“Dimensi Etis di Balik Kata Maaf”
Bagi seorang pejabat publik, permohonan maaf bukanlah sekadar formalitas tanpa makna. Penuturan maaf mengandung dimensi etis yang mendalam:
Pengakuan Tanggung Jawab: Bentuk kesadaran eksplisit bahwa ada tindakan, ucapan, atau kelalaian yang telah mencederai perasaan masyarakat dan merusak marwah institusi.
Komitmen Etis: Cermin kepekaan moral serta penghormatan terhadap nilai-nilai kesantunan yang hidup di tengah masyarakat.
Gerbang Rekonsiliasi: Dalam tatanan sosial-keagamaan yang kental di Sumedang, permintaan maaf yang tulus merupakan instrumen utama pemulihan keretakan sosial.
Sebagai seorang muslim, prinsip yang saya pegang sangat jelas: pintu maaf selalu terbuka lebar. Ketika permohonan maaf yang tulus disampaikan secara terbuka, secara moral persoalan ini sejatinya telah selesai. Langkah tersebut penting demi menjaga suasana kondusif, persatuan, dan nama baik daerah. Sayangnya, sikap kooperatif tersebut justru belum nampak hingga saat ini.
“Anatomi Keengganan Mengakui Kesalahan”
Terdapat sejumlah faktor psikologis dan politis yang melandasi enggan terucapnya kata maaf dari seorang pejabat:
“Sindrom Keangkuhan Kekuasaan“: Kepemilikan wewenang kerap menciptakan benteng psikologis yang membuat figur publik merasa berada di atas norma. Mengakui kesalahan sering kali keliru diartikan sebagai bentuk kelemahan, bukan tindakan ksatria.
Kekhawatiran Implikasi Hukum: Muncul kekhawatiran bahwa permohonan maaf akan dimanipulasi oleh lawan politik atau aparat penegak hukum sebagai bukti pengakuan bersalah yang berisiko menyeret mereka ke ranah hukum.
Kalkulasi Politik Pragmatis: Ada kecenderungan mengambil strategi mengulur waktu dengan asumsi bahwa isu akan menguap seiring berjalannya waktu dan tertutup oleh dinamika pemberitaan baru.
“Erosi Kepercayaan Publik”
Sikap bungkam dan keengganan meminta maaf membawa implikasi sistemik terhadap jalannya pemerintahan:
Krisis Legitimasi: Pejabat kehilangan otoritas moral untuk memimpin akibat perbuatannya yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai luhur daerah.
Pudarnya Kepercayaan: Memicu timbulnya sikap sinis dari masyarakat, yang berujung pada tingginya tingkat keraguan publik terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah.
Preseden Buruk Etika: Berpotensi melanggengkan pemikiran bahwa pelanggaran etika adalah hal lumrah yang dapat berlalu tanpa sanksi sosial.
“Menanti Kebesaran Jiwa Pemimpin”
Menolak meminta maaf hanya akan memperpanjang spekulasi, ketidakpastian, dan kegaduhan di tengah masyarakat Sumedang. Gerakan moral yang kami usung ini berdiri di atas dasar objektif dan terbebas dari agenda politik praktis mana pun.
Solusi bermartabat berbasis nilai religius telah ditawarkan: akui kesalahan, sampaikan permohonan maaf, dan pulihkan situasi. Jika ikhtiar penyembuhan luka sosial ini terus diabaikan, maka pertaruhannya bukan lagi sekadar karier politik sang pejabat, melainkan runtuhnya sisa-sisa kepercayaan masyarakat Sumedang terhadap kepemimpinannya.
Perlu ditegaskan kembali bahwa substansi permasalahan ini berfokus pada pengakuan dugaan pelecehan verbal yang telah diamini oleh pejabat publik bersangkutan saat kasus ini dibuka oleh Kang Dedi Mulyadi. Adapun dugaan perkara lain yang berkembang, harus ditempatkan pada ranah pemeriksaan dan hukum yang berbeda.**
Penulis Aktivis Sosial dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Lokal (P3ML)
