JAKARTA, KABARPEMUDA.ID – Pakar gizi dan pegiat kesehatan masyarakat, Tan Shot Yen, melalui salah satu Media Nasional ternama melayangkan kritik pedas terhadap arah kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tan menilai, rangkaian kebijakan baru yang diusung BGN hanyalah upaya “tambal sulam” yang gagal menyentuh akar persoalan kronis: lemahnya perencanaan, tata kelola yang karut-marut, hingga pengawasan yang jauh dari standar profesional.
“Saya amat menyayangkan suatu program unggulan nasional disusun, dikelola, dan dievaluasi dengan amat buruk. Kebijakan baru itu jelas tidak menjawab akar masalah,” tegas Tan saat dihubungi media Ternama dimaksud , Senin (8/6/2026).
Tan juga menyoroti ketimpangan serius dalam aspek teknis. Ia mendesak BGN untuk menjadikan Pedoman Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan dan IDAI sebagai rujukan mutlak. Tan menilai, selama ini BGN seolah berjalan sendiri tanpa mematuhi standar gizi yang seharusnya menjadi fondasi utama.
Ia juga menumpahkan kekesalannya terhadap kondisi Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai jauh dari standar. Tan secara terbuka mengecam kebijakan pemberian insentif sebesar Rp 6 juta bagi SPPG yang statusnya tengah dihentikan sementara (suspend) akibat kelalaian prosedur.
”Namanya gaji buta, bukan? Tidak bekerja, tapi tetap digaji. Ini harus dihentikan,” sindirnya tajam.Terkait keamanan pangan, Tan menegaskan bahwa kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) adalah harga mati. Ia mengkritik keras aturan “longgar” yang membiarkan dapur beroperasi terlebih dahulu sebelum sertifikasi tersebut terbit.
Menurutnya, BGN harus mewajibkan setiap SPPG mempekerjakan ahli gizi profesional dan kepala dapur yang tersertifikasi secara kompeten, bukan sekadar pelengkap administratif.
Strategi BGN yang berencana melimpahkan pembiayaan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) kepada perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) pun tak luput dari kritik.
”Itu langkah yang tidak tepat,” ujar Tan. Ia menyarankan pemerintah memangkas biaya produksi melalui optimalisasi kantin sekolah yang sudah ada, ketimbang bergantung pada belas kasihan sektor swasta yang tidak berkelanjutan.
Kritik ini mencuat di tengah transisi kepemimpinan BGN setelah Nanik Sudaryati Deyang ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana, yang kini terjerat kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Agung. Nanik sendiri telah menjanjikan efisiensi anggaran dan pembenahan dapur sebagai fokus utama.
Namun, bagi Tan, retorika efisiensi hanyalah langkah permukaan. Ia menuntut sistem supervisi, monitoring, dan evaluasi yang komprehensif. Sistem ini, menurutnya, harus mampu mengukur segalanya: dari capaian status gizi penerima manfaat, kualitas pangan, hingga transparansi keuangan.Tan juga mengingatkan pemerintah agar lebih dewasa dalam merespons kritik.
Ia meminta BGN tidak reaktif atau menganggap masukan publik sebagai fitnah.
”Kritik harus dipandang sebagai cermin tata kelola. Libatkan tokoh masyarakat untuk memberikan masukan jujur berdasarkan kondisi lapangan, bukan hanya untuk promosi program,” pungkasnya.***
Sumber : Tempo
