SUMEDANG,KABARPEMUDA.id — Gelombang ketidakpuasan publik atas polemik dugaan pelecehan verbal yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang berinisial MFA kian bergulir panas. Koalisi 99 Peduli Sumedang menilai sikap pasif sang pejabat telah mencederai etika kepemimpinan dan meruntuhkan martabat daerah hingga memicu stigma negatif Sumedang sebagai “kota skandal.”
Meskipun MFA telah menyampaikan bantahan di sejumlah media dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sempat mengklarifikasi persoalan ini melalui konten di akun media sosial pribadinya beberapa hari lalu, langkah tersebut dinilai belum menyentuh inti persoalan.
Perwakilan FKPPI/P3ML Sumedang yang tergabung dalam Koalisi 99 Peduli Sumedang, Zenni Bima, menyayangkan ketiadaan iktikad baik dari Wakil Bupati untuk menyelesaikan kemelut ini secara jernih dan berlapang dada di hadapan publik.
“Gubernur sudah maksimal memberikan ruang, mempertemukan, bahkan membenarkan terjadinya pelecehan secara verbal tersebut. Namun sampai saat ini, kami melihat tidak ada iktikad baik dari Wakil Bupati untuk meresponsnya secara bijak dan tulus,” tegas Zeni, Rabu (23/9/2026).
Zenni mengkritik keras narasi yang terkesan menyederhanakan persoalan sebagai sekadar bahan kelakar. Menurutnya, pengakuan implisit yang terlihat dari gestur maupun pernyataan Wakil Bupati tidak sepantasnya keluar dari seorang pimpinan daerah.
“Secara logika dan hati nurani, tidak lucu seorang pemimpin bertindak seperti itu lalu berlindung di balik dalih ‘bercanda’. Imbas tindakan ini sudah membuat gaduh hingga menjadi isu nasional. Seharusnya Wakil Bupati punya keberanian moral untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh warga Sumedang,” ujarnya.
Ia menambahkan, desakan permintaan maaf secara terbuka ini berfokus pada tanggung jawab etis, terpisah dari dinamika politik maupun proses hukum yang tengah berlangsung.
“Lain soal interpelasi atau ranah hukum, biarkan itu tetap berjalan dan bergulir sebagaimana mestinya. Namun dalam konteks moralitas publik, masyarakat Sumedang berhak mendapatkan penjelasan jujur dan permohonan maaf secara langsung,” lanjut Zenni.
Guna menegaskan sikapnya, Koalisi 99 Peduli Sumedang mematangkan aksi massa pada Senin, 28 September 2026, yang berlokasi di Kantor Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang, kawasan Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS).
Zenni menegaskan bahwa gerakan mendatang tidak lagi membuka ruang kompromi setengah hati.
“Agenda hari Senin depan di Kantor Bupati dan Wakil Bupati Sumedang kawasan PPS hanya membawa satu tuntutan mutlak: mendesak Wakil Bupati Sumedang untuk mengundurkan diri dari jabatannya,” pungkas Zenni.
