SUMEDANG, KABARPEMUDA.id — Eskalasi protes publik di Kabupaten Sumedang kian memuncak. Setelah menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD, Koalisi 99 Peduli Sumedang mengancam akan melumpuhkan dan menduduki kawasan Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) pada Senin (28/9/2026) mendatang.
Gerakan lintas elemen yang menghimpun aktivis, ormas, LSM, insan pers, hingga tokoh agama ini mengusung tuntutan utama: mendesak Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Ardila, untuk segera meletakkan jabatannya.
Pemicu memanasnya tensi politik lokal ini berakar pada dugaan skandal yang menyeret nama Wakil Bupati dengan mantan sekretaris pribadinya berinisial RY. Persoalan tersebut kian pelik akibat kesimpangsiuran informasi publik, kontradiksi temuan internal Pemprov Jabar, hingga indikasi intimidasi dan pemaksaan penurunan (takedown) berita terhadap wartawan oleh oknum tertentu.
Di mata massa aksi, gerakan ini merupakan maklumat moral untuk memulihkan martabat serta kondusivitas Kabupaten Sumedang yang dinilai telah tercoreng.
Adapun deretan tuntutan krusial yang didorong oleh Koalisi 99 Peduli Sumedang meliputi:
Pengunduran Diri Wabup: Mendesak Wakil Bupati Sumedang mundur secara legawa demi menjaga etika kepemimpinan dan stabilitas daerah.
Pengguliran Hak Interpelasi: Menagih komitmen DPRD Kabupaten Sumedang untuk mengulirkan hak interpelasi guna meminta keterangan resmi dari pimpinan daerah secara terukur dan transparan.
Transparansi RDP Terbuka: Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara terbuka bagi publik dan media guna membedah fakta hukum sejelas-jelasnya.
Uji Bukti & Pembukaan CCTV: Mendukung aparat penegak hukum membuka rekaman CCTV Rumah Dinas Wabup tertanggal 17 Agustus 2026 demi menyibak tabir kebenaran atas dugaan kekerasan yang beredar.
Pelaporan ke Pemerintah Pusat: Mengirimkan berkas resmi dan tuntutan publik ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ombudsman RI, serta kementerian terkait.
Keterangan terkait rencana aksi pendudukan massa di PPS disampaikan langsung oleh salah satu koordinator aksi, Zenni Bima, pada Senin (21/9/2026). Ia menegaskan bahwa pergerakan ini murni cerminan nurani masyarakat tanpa tunggangan kepentingan politik praktis. Jika transparansi dan langkah konkret tak kunjung dipenuhi, aksi pendudukan area PPS pada Senin mendatang dipastikan tidak terelakkan.
Sebelumnya, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Ardila telah membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Gubernur Jawa Barat juga diketahui telah memberikan klarifikasi terbuka terkait dinamika tersebut melalui unggahan di akun media sosial pribadinya.***
