SUMEDANG ,KABARPEMUDA.id — Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPRD Kabupaten Sumedang berlangsung panas dan diwarnai perdebatan sengit pada Rabu (14/10/2026). Audiensi yang mempertemukan pimpinan DPRD dengan Koalisi 99 Peduli Sumedang, The Tarumanagara Centre, serta Forum Kepemudaan AMX Cabang Sumedang tersebut mendesak kejelasan komitmen wakil rakyat atas hasil investigasi Gubernur Jawa Barat terkait isu-isu krusial yang tengah menyita perhatian publik.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Jafar, sempat diwarnai hujan interupsi. Sejumlah perwakilan koalisi mempertanyakan sikap tegas dan langkah konkret legislatif dalam mengawal aspirasi masyarakat yang dinilai terkesan jalan di tempat.
Menjawab cecaran tersebut, Sidik Jafar menegaskan bahwa DPRD tidak bisa melangkah secara ceroboh tanpa didasari kecukupan alat bukti yang sah secara hukum. Pihaknya mengaku telah menggelar rapat pimpinan untuk menentukan arah sikap lembaga.
“Pembahasan akan kami jadwalkan kembali secara formal setelah gelaran Pilkades. Kami pasti mengundang kembali seluruh pihak untuk duduk bersama. Namun, ingat, DPRD harus melangkah berbasis alat bukti yang kuat,” tegas Sidik di hadapan peserta audiensi.
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari perwakilan Forum Kepemudaan AMX yang mendesak pimpinan sidang agar tidak mengalihkan fokus dan tetap berada pada substansi persoalan utama.
Serahkan Dokumen ke Kementerian, DPRD Klaim Sudah Bersurat
Guna meredam tensi rapat, Sidik Jafar membeberkan bukti-bukti fisik berupa berkas dan tanda terima surat yang telah dilayangkan DPRD ke sejumlah lembaga tinggi negara dan penegak hukum.
Daftar instansi yang disurati meliputi:
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda)
Gubernur Jawa Barat & DPRD Provinsi Jawa Barat
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat
Surat tersebut memuat permohonan kajian formal, telaah hukum, serta penanganan lintas kewenangan atas berbagai persoalan yang diadukan Koalisi 99 Peduli Sumedang.
Sidik mengungkapkan, berdasarkan koordinasi lisan dengan Kemendagri, pihak Pemprov Jawa Barat sebenarnya telah merampungkan investigasi dan merilis hasilnya ke publik. Namun, secara kelembagaan, DPRD Sumedang hingga kini masih menunggu jawaban resmi tertulis dari instansi-instansi terkait.
Desakan Hak Angket dan Pengusutan Dugaan Intimidasi Wartawan
Merespons lambatnya respons tertulis dari pusat dan provinsi, eskalasi tuntutan dari pihak koalisi justru menguat. Pembina Ormas AMX, Muhamad Nur, mendesak DPRD Sumedang untuk tidak sekadar pasif menunggu, melainkan segera menggolakkan Hak Angket atau Hak Interpelasi.
“DPRD harus menggunakan hak konstitusionalnya. Hak Angket adalah instrumen pengawasan tertinggi untuk memanggil pihak-pihak terkait, membongkar simpang siur informasi, serta menelusuri laporan resmi ke Polda Jabar maupun potongan video yang meresahkan publik,” ujar Muhamad Nur.
Sementara itu, Pembina Koalisi 99 Peduli Sumedang, H. Ecek Karyana, menegaskan bahwa kehadiran koalisi merupakan bentuk partisipasi kritis masyarakat sipil dalam mengawal kebenaran, bukan untuk memperkeruh suasana.
Perwakilan FKPPPI/P3ML, Zenni Bima, menyoroti empat poin utama yang menjadi mandat perjuangan warga, yaitu:
Kepastian hukum dan respons tertulis dari Kemendagri serta Pemprov Jabar.
Penanganan tuntas dugaan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput isu ini.
Penetapan jadwal RDPU lanjutan melalui mekanisme Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.
Pengawalan transparansi hasil investigasi secara menyeluruh.
Zenni mengonfirmasi bahwa Bamus DPRD telah menyepakati agenda rapat pada 27 Oktober 2026 mendatang untuk menentukan jadwal rapat dengar pendapat berikutnya.
Meski mengapresiasi iktikad DPRD yang telah bersurat ke pusat, elemen masyarakat sipil Sumedang menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dan transparansi penuh dari pihak berwenang.***
