“Pusat Pemerintahan Sumedang Memanas, Koalisi 99 Desak Klarifikasi Kasus Wabup Fajar”

SUMEDANG, KABARPEMUDA.id — Gelombang protes terkait dugaan polemik yang menyeret Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, beserta sekretaris pribadinya terus bergulir. Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi 99 Peduli Sumedang mendatangi kawasan Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) pada Senin (28/9/2026) guna mendesak klarifikasi resmi dari pimpinan daerah.

Kedatangan massa ini merupakan kelanjutan dari aksi penyampaian aspirasi atas isu sosial-politik yang menyita perhatian publik Sumedang dalam beberapa pekan terakhir. Sebelum “menggeruduk” PPS, Koalisi 99 Peduli Sumedang diketahui telah melayangkan aspirasi serupa ke DPRD Kabupaten Sumedang guna mendorong penggunaan hak dan fungsi pengawasan lembaga legislatif tersebut. Dalam tuntutan resminya, mereka secara tegas mendesak Wabup Fajar untuk melepaskan jabatannya.

Bacaan Lainnya

Salah satu perwakilan aksi Koalisi 99 Peduli Sumedang, Zenni Bima menegaskan bahwa gerakan ini murni berangkat dari keresahan publik dan bebas dari muatan politik praktis.

“Niat kami murni untuk kepentingan masyarakat Sumedang, bukan bagian dari panggung politik, agenda partai, apalagi didasari kebencian personal,” tegas Zenni di lokasi.

Ia menambahkan, substansi utama dari aksi ini adalah menuntut transparansi dan fakta yang teruji, bukan asumsi liar yang berkembang di tengah masyarakat.

“Persoalan mendasarnya adalah klarifikasi. Kami sangat menyayangkan sikap enggan menemui ini. Kita harus berpijak pada fakta objektif tentang apa yang sebenarnya terjadi, bukan sebatas opini,” lanjutnya.

Zenni berharap Pemkab Sumedang segera mengambil langkah konkret penyelesaian melalui mekanisme kelembagaan yang sah dan bersandarkan pada etika birokrasi, guna mencegah polemik bergulir menjadi bola liar yang saling menyalahkan.

Di lapangan, suasana sempat memanas akibat kekecewaan massa yang gagal menemui Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir. Luapan emosi meletup ketika sejumlah peserta menggebrak meja hingga mengancam akan menduduki kawasan PPS sampai aspirasi mereka diakomodasi.

Pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra Dian Sukmara, Asda Administrasi Umum Rohana, Kepala BKPSDM Ate Hadan Gunawan Hadi, serta Kabag Tata Pemerintahan Setda Sumedang Ili akhirnya menerima kedatangan perwakilan massa. Meski telah diterima jajaran pejabat daerah, sebagian massa tetap memilih bertahan di lantai dua PPS menantikan pimpinan tertinggi daerah tersebut.

Menanggapi ketidakhadiran pimpinan daerah, Didin GP dari LSM PEMUDA menyayangkan sikap Bupati yang dinilainya seolah-olah sengaja menghindari pertemuan dengan Koalisi 99.

“Buktinya, hari ini seolah menghindar dan tak mau hadir, lebih memilih ke acara lain. Tolong, ini demi Sumedang ke depan, jadi sikapilah dengan bijak,” pungkas Didin.***

Pos terkait