KABARPEMUDA.id—Beberapa orang yang mengaku calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang mengatasnamakan Forum Pencari Keadilan Seleksi PPK, mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang, Kamis (22/12/2022)
Komisioner Bawaslu Sumedang Ade Sunarya, mengatakan para calon PPK tersebut datang untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan ketidakprofesionalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumedang dalam perekrutan PPK yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
“Yang mereka laporkan itu semua, Komisioner KPU Sumedang,” ujar Ade di Kantor Bawaslu Sumedang.
Dia juga mengatakan, bahwa semua pelapor mengkritisi proses perekrutan PPK yang dianggap terdapat kejanggalan , yaitu saat dimulainya seleksi awal, CAT hingga wawancara. Sebagaimana diatur oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Kami akan menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan, apakah ini masuk dugaan pelanggaran apa? Ini kan baru pelaporan, kami akan memeriksa syarat formil dan materil keabsahan laporan ini,” ungkapnya.
Bawaslu juga akan mengunjungi KPU Sumedang untuk mengkonfirmasi terkait laporan dari calon PPK yang tidak lolos itu.
“Nanti kami juga akan minta tanggapan dari yang terlapornya, dan meminta keterangannya secara lengkap,” tuturnya.
Tanggapan Politisi
Menanggapi banyaknya keluhan peserta seleksi Anggota PPK Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Sumedang, Anggota Komisi 1 DPRD Sumedang, Drg.Rahmat Juliadi menyebutkan bahwa pengumuman hasil seleksi PPK tersebut benar-benar mengagetkan.
Dalam wawancara yang dilansir WahanaNews.co, pada Selasa (20/12/2022) Politisi PKS itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap perangkat penyelenggara Pesta Demokrasi di Sumedang kali ini.
“Hasilnya sungguh di luar dugaan, banyak peserta seleksi yang nilai CAT-nya bagus dan punya pengalaman pemilu, tapi ternyata tidak lolos. Bahkan disinyalir banyak masuk titipan-titipan. Ini sangat memprihatinkan,”katanya,
Menurutnya, titipan itu boleh saja ada, tetapi harus orang-orang yang memang layak dan memiliki pengalaman. Jika nilai seleksinya bagus dan diperkuat oleh pengalaman, kan bagus itu.
“Saya minta agar KPU tidak main-main. Jika dimulai dengan tidak adanya transparansi dan main titipan-titipan, menurutnya, berarti sudah tidak independen lagi,”bebernya dengan nada kecewa.
Rahmat menuturkan bahwa, ada satu orang terdeksi sebagai anggota parpol dan punya KTA. Ditambah fakta di setiap kecamatan, PPK yang lolos seleksi itu ada saja yang merupakan anggota ormas tertentu. “KPU saya sarankan untuk proaktif menyikapi hal ini. Kenapa ada peserta dengan nilai tertulis bagus-bagus tapi tak lolos, jangan-jangan tergeser oleh anggota ormas titipan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Rahmat mendesak KPU agar segera melakukan klarifikasi.
“Buka saja semuanya, Harus jelas! Apalagi seleksi pada tahapan wawancara itu pertanyaannya tidak sesuai dengan aturan atau pedoman, bahkan penguji mempertanyakan hal-hal lain yang tak ada hubungannya,” katanya lagi.
Rahmat mengaku dirinya pun sempat didatangi beberapa orang yang minta bantuan agar bisa lolos seleksi PPK.
“Jujur saja ya, banyak orang yang datang pada saya, minta bantuan untuk diloloskan. Tetapi saya tak bersedia melakukan itu. Tugas saya justru mengontrol KPU,” jelasnya.
Berbeda dengan Politisi Partai Gerindra, Warson Mawardi yang dihubungi melalui telepon. Dirinya menyatakan bahwa apa yang dilakukan KPU Sumedang sudah sesuai mekanisme dan aturan dalam PKPU.
“Saya menanggapi hal tersebut saat dikonfirmasi wartawan lain terkait pelaksanaan seleksi yang dilakukan KPU Sumedang,” ujarnya.
Menurutnya,hal itu jawaban yang normatif saja, sebab perjalanan rekrutmen secara umum dan aturan seperti itu, namun Warson mengaku belum mendapatkan laporan apapun terkait kejanggalan dalam pelaksanaan rekrutmen oleh KPU.***
