Sudah menjadi rahasia umum. Setiap kali musim pemilu tiba atau peringatan Hari Pendidikan Nasional bergulir, narasi tentang pentingnya pendidikan mendadak jadi jualan utama di mimbar-mimbar politik. Wakil rakyat dengan lantang menyuarakan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan, fondasi karakter bangsa, hingga kunci utama memutus rantai kemiskinan dan kunci dari masa depan yang gemilang.
Namun, ketika riuk panggung politik mereda dan para legislator kembali duduk di kursi empuk gedung dewan, pertanyaan mendasar kerap kembali muncul. Sejauh mana dunia pendidikan benar-benar menjadi prioritas dalam kerja-kerja legislasi, penganggaran, dan pengawasan mereka?
Pendidikan sebagai Angka vs. Realita Lapangan
Secara elektoral dan teknis konstitusi, alokasi 20% APBN dan APBD untuk sektor pendidikan adalah mandat undang-undang yang wajib dipenuhi. Namun, bagi sebagian wakil rakyat, angka 20% ini sering kali berhenti sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif—bukan dorongan moral untuk mentransformasi sistem.
Di lapangan, disparitas masih menjadi luka lama yang tak kunjung sembuh, dimana fasilitas yang Tak Merata. Di saat kota-kota besar sibuk membicarakan digitalisasi dan AI di sekolah, masih banyak sekolah di daerah pelosok yang atapnya bocor, fasilitas MCK tidak memadai, atau bahkan akses jalannya rusak berat.
Selain itu Nasib Guru Honorer yang tak kunjung selesai dengan angin segarnya. Kesejahteraan guru—khususnya honorer—masih kerap menjadi komoditas politik. Janji pengangkatan dan perbaikan nasib acap kali menguap di antara rumitnya birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Nampak terlihat Mutu vs Proyek. Pengawasan fungsi anggaran oleh parlemen kadang lebih terserap pada proyek-proyek fisik ketimbang substansi kualitas pembelajaran, pelatihan guru, dan literasi siswa.
Mempertanyakan Fungsi Pengawasan Legislatif
Fungsi pengawasan (controlling) dewan sejatinya adalah benteng terakhir rakyat untuk memastikan kebijakan pendidikan tepat sasaran. Ketika kebijakan kurikulum berubah-ubah, beban administrasi guru menumpuk, atau bantuan operasional sekolah (BOS) tersendat, di situlah taring pengawasan wakil rakyat diuji.
Sayangnya, dalam banyak kasus, sektor pendidikan baru mendapat sorotan tajam anggota dewan ketika terjadi krisis yang viral di media sosial—seperti bangunan sekolah rubuh, kasus perundungan yang memakan korban, atau penyelewengan dana pendidikan. Sikap yang cenderung reaktif ketimbang proaktif ini menunjukkan bahwa isu pendidikan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai isu strategis yang dikawal secara konsisten dari hari ke hari.
“Pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai deretan program anggaran dan proyek fisik, melainkan sebuah simfoni masa depan bangsa yang membutuhkan konsistensi pengawalan tanpa henti.”
Menagih Keberpihakan yang Nyata
Melihat dunia pendidikan dari kacamata wakil rakyat seharusnya bukan sekadar melihat laporan penyerapan anggaran tahunan. Anggota dewan—khususnya yang membidangi sektor pendidikan—perlu turun lebih dalam ke akar rumitnya masalah di tingkat tapak.
Memastikan Keadilan Anggaran. Anggaran 20% harus benar-benar menyasar langsung pada peningkatan mutu kelas, sarana vital, dan kesejahteraan pendidik, bukan habis tergerus oleh beban birokrasi dan kegiatan seremonial.
Keberpihakan pada Guru. Mengawal secara tuntas regulasi tata kelola guru agar profesi pendidik memiliki kepastian karir, perlindungan hukum, dan kelayakan hidup yang bermartabat.
Pengawasan Berbasis Solusi. Tidak hanya mengkritik saat terjadi kegagalan sistemik, tetapi aktif mendorong kebijakan daerah maupun nasional yang adaptif terhadap kebutuhan nyata siswa di daerah.
Pendidikan adalah cermin masa depan sebuah daerah dan bangsa. Jika wakil rakyat hanya memandang pendidikan sebagai rutinitas anggaran atau materi kampanye berkala, maka ketimpangan kualitas sumber daya manusia akan terus membayangi kita.
Sudah saatnya para wakil rakyat menatap dunia pendidikan bukan dari balik kaca jendela gedung dewan yang dingin, melainkan dengan turun langsung merasakan debu di ruang kelas yang minim fasilitas, serta mendengarkan helaan napas para guru yang terus berjuang di garis depan. Sebab di tangan para siswa hari inilah, nasib bangsa ini kelak dipertaruhkan. (Guh)
