Oleh: Teguh Safary
(Jurnalis Kabar Priangan Online/KAPOL)
CATATAN – Bagi sebagian orang, jalan raya mungkin hanya sekadar aspal hitam yang membosankan.
Namun, bagi ribuan warga di Kecamatan Buahdua yang hampir setiap hari melintasi jalur Burujul-Sanca, setiap jengkal jalan adalah harapan yang sedang dipertaruhkan. Sayangnya, harapan itu kini tampak seperti kendaraan yang terperosok ke dalam lubang; sulit bergerak, terhambat, dan penuh ketidakpastian.
Di kaki Gunung Tampomas yang megah, jalan ini seharusnya menjadi urat nadi kehidupan.
Ia adalah jalur di mana petani membawa hasil bumi, tempat anak-anak berangkat menjemput masa depan di sekolah, hingga lintasan darurat bagi ambulans yang membawa nyawa.
Namun, realitas hari ini memaksa warga untuk “merdeka” dengan rasa cemas. Menagih janji pengerjaan jalan ini bukanlah tentang menuntut kemewahan, melainkan menuntut hak paling dasar: akses untuk hidup layak.
Dibalik keresahan warga, tersimpan drama birokrasi yang memprihatinkan. Hasil rapat koordinasi Forkopimcam Buahdua pada Rabu (29/4) membuka tabir pahit: proyek senilai Rp 36 miliar ini sedang berada di titik kritis.
Dari total nilai tersebut, baru 14% uang muka yang terealisasi. Sisa anggaran sebesar Rp 31 miliar masih menggantung dalam ketidakpastian finansial yang menciptakan efek domino di lapangan; kontraktor terhenti, suplier tersendat, dan progres fisik pun mati suri.
Sejatinya, proyek ini masih menyisakan waktu berdasarkan kontrak. Berdasarkan pengakuan pihak pelaksana, durasi pengerjaan dialokasikan selama 8 bulan.
Namun kenyataannya, progres yang dimulai sejak akhir Desember 2025 ini sudah “molor” selama dua bulan dengan dalih administratif.
Apakah ketidakpastian ini akan dibiarkan menunggu sampai masa kontrak habis pada Agustus 2026 mendatang? Ataukah akan ada tindakan nyata dari pemegang kewenangan untuk mengatasi kebuntuan ini sejak sekarang?
Menanti Taring Legislator Dapil 2
Kini, masyarakat Buahdua tengah menanti aksi nyata dari para anggota DPRD Sumedang, khususnya mereka yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2.
Sebagai penyambung lidah rakyat, para wakil rakyat ini memiliki mandat moral dan politik untuk memastikan bahwa keluhan warga tidak hanya menguap di ruang sidang, tetapi mewujud menjadi solusi konkret di lapangan.
Publik menunggu langkah nyata: sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan? Jangan sampai “diamnya” gedung parlemen justru dianggap sebagai pembiaran atas terbengkalainya hak-hak dasar warga Burujul-Sanca.
Membangun jalan di wilayah pelosok bukan sekadar soal aspal, melainkan soal menjaga marwah pemerintahan agar warga tidak merasa asing di rumah sendiri hanya karena akses jalan mereka dianggap sebagai urusan “nomor sekian”.
Suara-suara di media sosial dan keluhan di pasar-pasar desa adalah alarm yang keras. Rakyat tidak butuh janji yang berserakan di sepanjang jalan yang rusak; mereka hanya butuh jalan yang kokoh untuk mengantarkan mereka pada kesejahteraan.
Jika pemerintah dan para wakil rakyat mampu bergerak cepat, jalur Burujul-Sanca akan menjadi bukti bahwa pembangunan di Sumedang memang melayani hingga ke pelosok. Namun, jika tetap dibiarkan mangkrak, lubang-lubang di jalan tersebut akan terus menjadi saksi bisu atas tertundanya martabat masyarakat Buahdua.
Sudah saatnya mimpi-mimpi yang terperosok itu Pemerintah jemput dan wujudkan melalui aspal yang nyata. Karena pada akhirnya, rakyat butuh bukti, bukan sekadar tumpukan berkas administrasi.***
