SUMEDANG, KABARPEMUDA.id — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sumedang secara resmi menancapkan fondasi awal konsolidasi politik internalnya. Melalui gelaran Rapat Pleno Diperluas di Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Kamis (3/9/2026), partai berlambang pohon beringin ini mengesahkan susunan kepanitiaan sekaligus mematok target pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 pada 22 September 2026 mendatang.
Rapat strategis tersebut memandatkan pembentukan dua pilar utama penyelenggara Musda, yakni Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC), guna mengawal seluruh proses transisi kepemimpinan berjalan tertib dan terukur.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Sidik Jafar, S.E., mengonfirmasi bahwa seluruh risalah dan keputusan Rapat Pleno ini akan segera dilayangkan ke DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh legitimasi formal.
“Rapat pleno berlangsung kondusif dan telah menghasilkan keputusan krusial, mulai dari pembentukan panitia penyelenggara hingga perumusan SC dan OC. Tahap berikutnya adalah menyerahkan hasil pengesahan ini ke DPD Golkar Jawa Barat,” ujar Sidik.
Terkait penetapan tanggal 22 September 2026 sebagai hari H Musda, Sidik menegaskan usulan tersebut bersifat dinamis dan tetap tunduk pada arahan pimpinan tingkat provinsi.
“Kami menyodorkan tanggal 22 September sebagai usulan resmi. Namun, wewenang menetapkan jadwal final sepenuhnya berada di tangan DPD Partai Golkar Jawa Barat. Apapun keputusannya apakah dipercepat atau dimundurkan kami di daerah siap mengamankan,” tegasnya.
Bursa Kepemimpinan Masih Cair
Menyinggung peta persaingan kandidat yang bakal bertarung memperebutkan tampuk kepemimpinan DPD Golkar Sumedang, Sidik menyatakan hingga saat ini gelanggang pencalonan masih belum dibuka. Pihaknya memilih fokus menyelesaikan seluruh tahapan administratif dan mekanisme organisasi terlebih dahulu.
“Saat ini belum ada nama calon yang mengemuka. Seluruh proses, mulai dari penyusunan materi, pembukaan pendaftaran, hingga verifikasi faktual bakal calon, akan dipublikasikan secara terbuka mengikuti kalender tahapan Musda,” imbuhnya.
Ia menggarisbawahi bahwa pintu pendaftaran terbuka lebar bagi seluruh kader potensial yang memenuhi syarat dan regulasi internal partai.
Asep Kurnia Pimpin SC: Dorong Musyawarah Mufakat dan Amankan Suara Pemilih
Pada forum pleno yang sama, figur Asep Kurnia, resmi ditunjuk memegang komando sebagai Ketua Steering Committee (SC). Asep bakal mengemban tugas navigasi agar seluruh alur Musda sejak penjaringan hingga pemungutan suara berjalan akuntabel dan selaras dengan Pedoman Organisasi (PO) Partai Golkar.
“Fokus utama SC adalah mengawal konstelasi Musda agar tetap berada dalam koridor hukum partai, memastikan transparansi pendaftaran calon, serta menjamin mekanisme pemilihan berjalan demokratis,” terang Asep.
Lebih dari sekadar agenda suksesi, Asep menguraikan bahwa DPD Golkar Sumedang bertekad mengedepankan tradisi musyawarah mufakat. Pendekatan ini dipandang penting untuk mencegah friksi internal sekaligus memperkokoh solidaritas partai menjelang agenda politik mendatang.
“Semangat yang tengah didorong DPP Partai Golkar saat ini adalah mengutamakan rembug mufakat sebelum melangkah ke arena Musda. Esensi tertinggi dari Musda ini bukan sebatas perebutan kekuasaan, melainkan menjaga amanah konstituen khususnya kepercayaan dari sekitar 140 ribu pemilih yang menaruh harapannya pada Golkar di pemilu lalu,” ungkap Asep.
Ia menambahkan, muara dari regenerasi kepemimpinan ini adalah menghadirkan nahkoda partai yang kapabel dalam merawat basis massa sekaligus melahirkan formulasi kebijakan yang berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sumedang.
Garansi Netralitas: Panitia Wajib Mundur Jika Nyalon
Demi menjamin kesetaraan kesempatan (level playing field) dan mencegah konflik kepentingan, Asep menegaskan aturan main ketat bagi perangkat panitia. Setiap personel yang masuk dalam struktur SC maupun OC diwajibkan melepaskan jabatannya apabila memutuskan ikut bertarung sebagai calon Ketua DPD.
“Aturannya cermat dan mengikat. Jika ada anggota panitia termasuk Ketua SC maupun Ketua OC yang berniat maju dalam bursa ketua, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan,” cetusnya.
Mengenai peta pemilik suara (voters), Musda ke-11 nantinya akan melibatkan pemegang hak pilih sah yang meliputi unsur Pimpinan Kecamatan (PK), organisasi pendiri dan yang didirikan (Ormas/Oetom), DPD Kabupaten, serta perwakilan DPD Partai Golkar Jawa Barat. Ketentuan detail mengenai tata cara pendaftaran calon serta daftar pemilih tetap akan dirilis resmi oleh SC dalam waktu dekat.
Dengan tuntasnya pembentukan panitia serta terkirimnya usulan jadwal pelaksanaan ke DPD Provinsi, DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang kini resmi memasuki tahapan krusial perumusan arah gerak dan strategi politik masa depan.***
