SUMEDANG,KABARPEMUDA.id — Ucapan “mumpung gak ada ibu” yang belakangan menyita perhatian publik dan viral di media sosial menjadi fokus bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Rabu (2/9/2026). Forum tersebut digelar untuk merespons permohonan ruang klarifikasi atas isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang.
Dalam forum tersebut, Ketua Pemuda Pancasila PAC Kecamatan Rancakalong, Utep Sunarya, melontarkan kritik tajam terkait lambannya penanganan isu hingga berkembang menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Utep mempertanyakan dinamika penanganan persoalan yang dinilainya lambat, mengingat isu tersebut telah berhembus selama dua hingga tiga minggu tanpa adanya klarifikasi yang responsif. Kondisi ini dinilai membuka ruang spekulasi serta memicu perundungan (bullying) di ruang publik, khususnya media sosial.
“Saya sangat menyayangkan permasalahan ini dibiarkan bergulir hampir tiga minggu hingga menjadi bola liar. Jika narasi ini menimpa masyarakat biasa mungkin wajar, tetapi ini menyangkut jajaran pimpinan tertinggi di Kabupaten Sumedang,” ujar Utep.
Di tengah penyampaian pendapatnya, Utep sempat melontarkan sindiran tajam menggunakan analogi lokal. “Gara-gara daging seperempat yang masuk, nikmatnya ke seluruh badan,” tuturnya, menggambarkan bagaimana persoalan kecil yang diturutkan dapat berujung pada konsekuensi besar yang berdampak luas.
Utep menegaskan perlunya ketegasan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan polemik tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang menyebarkan informasi bohong jika dugaan tersebut tidak terbukti. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut memiliki dasar fakta, transparansi penuh wajib dibuka kepada publik.
“Jika isu ini tidak benar dan ada pihak yang dirugikan hingga menimbulkan kegaduhan publik, maka pelaku penyebaran berita bohong wajib diproses secara hukum. Namun, jika memang terbukti, prosesnya harus dilakukan secara transparan agar masalah ini terang benderang,” tegas Utep.
Guna menindaklanjuti persoalan tersebut, RDP mengonfirmasi bahwa tim investigasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diterjunkan untuk melakukan penanganan secara intensif.
Melalui proses investigasi yang objektif dan akuntabel, RDP diharapkan mampu menghadirkan titik terang, meredam polemik yang berkembang, serta memberikan kepastian informasi bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.***
