KABARPEMUDA.id—Masalah money politics masih menjadi satu hal yang menarik jadi sorotan di Pemilu 2024 mendatang.
Beberapa tanggapan muncul salah satunya dai Indonesia Corruption Watch (ICW), menurutnya permasalahan tidak berhenti dititik jeratan hukum bagi para pelaku, tetapi lebih pada sistem yang dibangun oleh mereka yang sering kali melakukan praktek money politics.Hal itu disampaikan oleh Agus Sunaryanto Koordinator ICW di Jakarta Jumat (6/1/2023)
Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga akan ada modus money politics atau politik uang baru, terutama jelang pemilihan umum (Pemilu), di masa mendatang menyusul perkembangan teknologi. Hal itu yang sejalan dengan masyarakat yang semakin banyak menggunakan platform digital untuk bertransaksi keuangan digital.
“ICW menduga kalau ke depan, modus dari money politics akan berubah seiring dengan perubahan teknologi semakin maju,” ujarnya.
Kondisi tersebut, kata Agus, yang membuat tim sukses, dapat mengidentifikasi nomor-nomor telepon masyarakat yang dinilai memperoleh suaranya. Lalu, uang politik akan ditransfer ke nomor tersebut.
Agus menilai bahwa kondisi itu akan sulit dipantau oleh pengawas di lapangan, yakni Badan Pengawas Pemilu. Dalam hal ini Bawaslu disebut harus bekerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Menurut saya, Bawaslu harus bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, PPATK,” Agus menekankan.
Momen politik uang juga disebut tidak hanya terjadi menjelang pemungutan suara semata, mungkin saja saat ini sudah mulai terjadi.
Meski termasuk menggunakan layanan digital, Agus mengatakan modus ini tidak hanya menyasar pada pemilih milenial. Sebab, bentuknya juga dapat berupa kartu uang elektronik, Kuota dan token listrik.
Menurutnya, modus baru ini merupakan tantangan baru untuk Bawaslu dalam menjalankan tugasnya mengawasi penyelenggaraan hajat demokrasi lima tahunan.
“Ini challenge untuk Bawaslu, bagaimana meminimalisasi potensi ini karena perkembangan teknologi, kita harus beradaptasi dong,” pungkas Agus.
Sulitnya Jerat Money Politics
Dibeberapa waktu yang lalu, Ketua KPU Kabupaten Sumedang Ogi Ahmad Fauzi menyinggung permasalahan sulitnya menjerat praktek money politics. Hal itu disampaikannya pada sosialisasi tahapan Pemilu 2023 yang akan dilaksanakan oleh KPU Sumedang.
Menurut Ogi kesulitan ini tentunya menjadi PR bagi semua pihak yang terlibat, dari mulai partisipasi masyarakat, media, penyelenggara dan semua perangkat Pemilu.
“Meskipun ancaman hukuman bagi pelaku, yang menerima dan memberi itu sudah jelas, namun masalah money politics ini tentu masih satu kendala yang sulit terutama bagi penyelenggara,” ujarnya.
Kekhawatiran tentang money politics juga ternyata dirasakan oleh Politisi Sumedang Drg.H. Rahmat Djuliadi, yang dihubungi kabarpemuda.id melalui WhatsApp pada Sabtu (7/1/2023).
Menurutnya, jangankan untuk saat sekarang ini, dimana perkembangan platform keuangan digital masif di masyarakat, dahulu saja praktek money politics itu terjadi dan sulit dijerat.
Setidaknya, masalah ini adalah masalah komitmen bersama, baik penyelenggara, masyarakat, bahkan para kontestan pemilu itu sendiri.
“Kondisi masyarakat yang masih pragmatis dalam menentukan nasib bangsa, menjadi masalah tersendiri secara sosial ekonomi, dimana asumsi yang berkembang adalah jika ingin dipilih harus ada “sesuatu” yang diberi,” tuturnya.
Apalagi menurut Rahmat, dengan berkembangnya era digital saat ini bagai dua sisi mata pisau. Masyarakat harus lebih cerdas dalam menentukan mana yang akan berdampak positif terhadap kemajuan.
“Setidaknya perkembangan ini harus disikapi secara bijak, dimana sisi positif dari digitalisasi adalah mempermudah dalam segala bidang,” ujarnya.
Untuk itu, menurut Drg.Rahmat pemanfaatan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat harus dilakukan para penyelenggara terutama Bawaslu untuk menyikapi masalah ini. Begitu juga para kontestan pemilu, harus berani bertarung dengan mengedepankan garansi personal, bukan garansi uang.
“Terlepas keputusan tentang proporsional terbuka atau tertutup, yang jelas komitmen untuk membangun pemilu 2024 nanti adalah menjadikan yang terbaik tanpa adanya praktek-praktek kecurangan,” pungkasnya.***
