Di tengah dinamika pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan di Jawa Barat, kehadiran lembaga pengawas independen yang konsisten menjadi benteng integritas sangatlah krusial.
Dalam lanskap sosial tersebut, sosok Koswara Hanafi bersama LSM PEMUDA (Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda) hadir sebagai pilar penting yang mengawal akuntabilitas, transparansi anggaran, serta keadilan bagi masyarakat luas.
Di bawah kepemimpinan Koswara Hanafi, LSM PEMUDA bertransformasi menjadi wadah aspirasi publik yang kritis namun konstruktif. Berlandaskan komitmen moral untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance), lembaga ini secara aktif mencermati pelbagai kebijakan publik dan pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa di tingkat daerah maupun pusat.
Kepemimpinan yang Berani dan Berintegritas
Kepemimpinan Koswara Hanafi dikenal tegas dan memiliki wawasan mendalam mengenai mekanisme tata kelola anggaran negara. Visi perjuangannya berfokus pada pemastian bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBN benar-benar teralokasi untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Keteguhan sikap Koswara dalam menyuarakan kebenaran juga teruji lewat berbagai dinamika hukum. Pada Juni 2025, Polresta Bandung secara resmi menghentikan penyelidikan atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang sempat diarahkan kepadanya oleh pejabat Kanwil DJP Jabar I.
Penghentian kasus ini menjadi penegasan hukum bahwa ruang kritik dan pengawasan publik yang dijalankan Koswara Hanafi senantiasa berada dalam koridor hukum serta dilindungi oleh undang-undang.
Rekam Jejak Pengawalan Kebijakan Publik
Keaktifan LSM PEMUDA dalam mengawal isu-isu strategis tercermin dari serangkaian langkah advokasi yang terukur dan berorientasi pada hasil:
Mendorong Akuntabilitas Proyek Infrastruktur Utama
Dalam merespons isu-isu strategis, seperti tata kelola anggaran penerangan jalan umum (PJU) bernilai besar pada awal 2026, LSM PEMUDA menunjukkan keberaniannya dengan menyiapkan langkah penyampaian pendapat di muka umum secara tertib di Gedung Sate dan Dinas Perhubungan Jabar demi mendorong keterbukaan informasi.
Pengawasan Transparansi Pembangunan Daerah
Pada Mei 2026, LSM PEMUDA mendatangi Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Langkah ini diambil untuk memastikan agar setiap pelaksanaan pengerjaan jalan di daerah, seperti wilayah Subang, berjalan sesuai prosedur hukum serta bebas dari praktik yang merugikan publik.
Pencegahan Potensi Penyimpangan Tender melalui Dialog
Mengedepankan prinsip diplomasi dan musyawarah, LSM PEMUDA membuka ruang audiensi resmi dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada September 2024. Dialog interaktif tersebut berfokus pada pengawasan proses pengadaan pembangunan Gedung Pusat Kebugaran agar senantiasa menjunjung tinggi nilai kompetisi yang sehat dan adil.
Narasi Edukasi & Mutiara Pemikiran Koswara Hanafi
Bagi Koswara Hanafi, perjuangan advokasi publik tidak lengkap tanpa memberikan pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat. Melalui berbagai kesempatan, beliau senantiasa menegaskan pentingnya literasi publik dalam mengawal tatanan berbangsa dan bernegara:
Kesadaran Anggaran: “APBD Adalah Hak Rakyat”
“Uang negara baik APBD maupun APBN bukanlah sekadar angka-angka teknis di dalam dokumen anggaran. Di dalamnya ada keringat rakyat melalui pajak yang mereka bayarkan setiap hari. Edukasi terbaik bagi masyarakat adalah memahami bahwa setiap rupiah proyek pembangunan harus kembali menjadi kemanfaatan nyata: jalan yang mulus, penerangan yang layak, dan fasilitas umum yang aman. Tugas kita bersama bukan sekadar menonton pembangunan, melainkan memastikan kualitas dan transparansinya.”
Makna Kritik & Partisipasi Sipil
“Kritik yang konstruktif bukanlah wujud kebencian terhadap pemerintah, melainkan bentuk tertinggi dari rasa kepedulian warga negara. Ketika masyarakat sipil bertanya dan meminta keterbukaan, kita sedang membantu pemerintah menjaga marwah dan integritasnya. Pemerintahan yang kuat dan bersih justru lahir dari ruang publik yang berani bersuara secara jujur, berbasis data, dan berada dalam koridor hukum.”
Integritas Pengadaan Barang dan Jasa
“Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah hulu dari kualitas infrastruktur publik. Jika di hulunya sudah transparan dan adil, maka di hilirnya rakyat akan menikmati hasil pembangunan yang kokoh dan bertahan lama. Mengawal proses tender dan pelaksanaan proyek bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menegakkan standar tata kelola yang profesional (good governance).”
Kepastian Hukum & Kebebasan Berpendapat
“Hukum diciptakan bukan untuk menakut-nakuti rakyat yang bersuara, melainkan untuk melindungi kebenaran dan keadilan. Bagi generasi muda dan seluruh elemen masyarakat, jangan pernah ragu untuk menyampaikan kebenaran. Selama langkah kita didasari oleh niat baik, keabsahan data, serta rasa cinta pada daerah, hukum akan senantiasa menjadi benteng pelindung bagi gerakan moral.”
Semangat Pemuda dan Regenerasi Gerakan
“Nama ‘PEMUDA’ dalam lembaga kami bukan sekadar kelompok usia, melainkan simbol semangat yang pantang menyerah dan berani berdiri di atas integritas. Saya mengajak pemuda di Bandung dan seluruh Jawa Barat untuk tidak hanya menjadi penonton perubahan. Jadilah pemuda yang kritis, terliterasi secara hukum, dan aktif berkontribusi dalam mengawal kebijakan publik demi kemajuan bangsa.”
Simbol Harapan Tata Kelola Bersih
Melalui konsistensi, keberanian, dan pendekatan advokasi yang terukur serta edukatif, Koswara Hanafi bersama LSM PEMUDA berhasil membuktikan bahwa peran masyarakat sipil amat vital dalam mengawal pembangunan di Jawa Barat.
Dedikasi tanpa lelah ini melahirkan tatanan pengawasan yang berwibawa, elegan, dan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat banyak.***
