KABARPEMUDA.id — Pemerintah Kabupaten Sumedang kian melaju tajam dalam mentransformasi tata kelola kesejahteraan sosial. Langkah strategis ini ditegaskan Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir, saat memimpin Dialog Bersama Mitra Dinas Sosial di Aula Dinsos Kabupaten Sumedang, Senin (3/8/2026).
Di hadapan ratusan garda terdepan pelayanan sosial mulai dari Pendamping PKH, TKSK, Tagana, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), hingga jajaran relawan Bupati menyerukan konsolidasi masif berbasis gerak cepat, kolaborasi lintas sektor, dan modernisasi kompetensi.
Dalam forum yang berlangsung interaktif tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang memaparkan kemajuan signifikan sejumlah program prioritas daerah. Pembangunan Sekolah Rakyat sebuah program strategis nasional di Sumedang kini telah menembus progres fisik hampir 90 persen.
Di saat yang sama, pembenahan sistem melalui akselerasi digitalisasi bantuan sosial terus dipacu. Kebijakan pro-lansia pun kian diperkuat lewat perluasan jangkauan Program Lansia Simpati hingga tingkat kecamatan, lengkap dengan pelimpahan kewenangan administratif yang ditopang alokasi anggaran memadai.
Sebagai langkah terobosan dalam merespons penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinas Sosial turut mengusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus. Kehadiran lembaga ini diproyeksikan menjadi katalisator pelayanan sosial yang lebih responsif, terpadu, dan profesional.
Dialog tersebut juga menjadi wadah penyaluran aspirasi teknis para praktisi lapangan:
Mendorong penguatan kelembagaan yang lebih kokoh hingga aras desa.
Menggarisbawahi urgensi kepastian regulasi bagi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
Memetakan kebutuhan krusial terkait peningkatan kapasitas personel serta penambahan alokasi SDM mitigasi bencana.
Pendamping PKH: Menguraikan tantangan dinamis dalam menggraduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Merespons jajaran aspirasi tersebut, Bupati Dony menekankan bahwa fleksibilitas dan pemanfaatan teknologi digital adalah kunci utama transparansi publik dan efisiensi kerja.
“Saya ingin Dinas Sosial terus menjaga kinerjanya. Gerak cepat, gerak bersama, dan optimalkan setiap potensi kanal digital. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang terukur dan transparan atas apa yang telah kita kerjakan,” tegas Dony.
Mengenai peningkatan kapasitas SDM, Bupati mendorong para mitra sosial untuk proaktif memanfaatkan ekosistem digital seperti kecerdasan buatan (AI), platform edukasi terbuka, hingga benchmarking antarwilayah tanpa harus selalu bergantung pada skema anggaran formal.
Bupati juga menggarisbawahi pentingnya akurasi data by name by address pada Data Perlindungan Sosial (Perlinsos). Presisi data ini menjadi fondasi mutlak agar setiap intervensi kebijakan sosial tepat sasaran dan terukur dampaknya.
Menghadapi tantangan cuaca ekstrem menjelang musim kemarau, Bupati memberikan instruksi tegas terkait ancaman krisis air bersih dan krisis pangan:
Seluruh simpul jaringan sosial (Puskesos, TKSK, PKH, Tagana) diwajibkan menyisir wilayah rawan secara aktif.
Menghilangkan budaya reaktif demi mencegah adanya warga yang telantar tanpa bantuan.
Membangun mekanisme penanganan darurat yang terintegrasi, termasuk jaminan layanan BPJS Kesehatan melalui sinergi lintas OPD, Baznas, sektor swasta (CSR), dan lembaga sosial terkait.
“Jangan tunggu sampai masalah ini viral baru kita bertindak. Begitu terdeteksi ada warga yang mengalami kesulitan pangan atau air bersih, segera koordinasikan dan hadirkan solusi nyata saat itu juga,” tutupnya penuh penekanan.***
